JENEPONTO, ARUSMEDIA.ID – Kelanjutan proyek pipa bawah laut di Desa Punagaya, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, memasuki tahap penting.

PT PLN Energi Gas (PLN EG) bersama pemerintah desa dan perwakilan masyarakat mulai mematangkan mekanisme kompensasi bagi petani rumput laut yang terdampak pembangunan infrastruktur energi tersebut.

Pembayaran kompensasi direncanakan mulai awal November 2026, seiring upaya mendorong kembali proyek yang sempat tertunda sekitar satu tahun.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya PLN EG melanjutkan pembangunan infrastruktur gas sekaligus memastikan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah proyek tetap diperhatikan.

Musyawarah antara perusahaan, perwakilan Dewan Komisaris, pemerintah desa, dan unsur terkait digelar di lingkungan Nusantara Power, Desa Punagaya, Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dengan pembahasan yang berfokus pada mekanisme penggantian rumput laut terdampak, prosedur pembayaran, serta keberlanjutan mata pencaharian warga yang menggantungkan penghasilan dari budidaya rumput laut.

Wakil Direktur Operasional PLN EG, M. Nur Rofiq, dalam pemaparannya menjelaskan perjalanan proyek sejak tahap awal hingga rencana kelanjutannya.

Ia menekankan bahwa mekanisme kompensasi akan mengacu pada bukti rumput laut yang terangkat dari permukaan air akibat kegiatan proyek, untuk kemudian ditimbang dan dinilai berdasarkan harga pasar.

Pendekatan tersebut dimaksudkan agar proses penggantian memiliki dasar perhitungan yang jelas. Adapun persoalan lain yang mungkin muncul selama pelaksanaan akan dibahas melalui mekanisme penyelesaian yang mengedepankan kebijaksanaan dan komunikasi antarpihak.

Selain mekanisme pembayaran, pertemuan juga membahas pemanfaatan kembali rumput laut yang telah dibayarkan kompensasinya.

Berdasarkan skema yang disampaikan dalam musyawarah, rumput laut tersebut akan dikembalikan kepada petani melalui kelompok budidaya dengan perantaraan kepala desa, yang juga bertindak sebagai ketua penasihat kelompok.

Skema ini diarahkan agar rumput laut tersebut dapat dibudidayakan kembali oleh anggota masyarakat terdampak.

Dengan demikian, penyelesaian dampak proyek tidak hanya berfokus pada pembayaran kompensasi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan aktivitas budidaya masyarakat setempat.

Salah satu hasil penting musyawarah adalah rencana dimulainya pembayaran kompensasi pada awal November 2026.

Proses tersebut akan disertai pembuatan rekening bank bagi warga terdampak yang berhak menerima pembayaran.

Sekretaris Perusahaan PLN EG, Eloq Faiqoh, disebut akan menangani penyelesaian administrasi pembayaran tersebut.

Langkah ini diharapkan mendukung penyaluran kompensasi secara lebih tertib, dengan penerima yang sesuai dengan hak masing-masing.

Meski demikian, pelaksanaan pembayaran tetap memerlukan penuntasan tahapan administrasi dan pendataan warga terdampak.

Kejelasan mengenai penerima, dasar penghitungan, serta proses penyaluran menjadi bagian penting untuk menjaga transparansi dan membangun kepercayaan masyarakat selama proyek kembali berjalan.

Bagi petani rumput laut, kepastian mekanisme kompensasi menjadi hal penting mengingat aktivitas budidaya merupakan salah satu sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Karena itu, komunikasi antara perusahaan, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat diharapkan terus terjaga hingga seluruh tahapan penyelesaian dilaksanakan.

Dalam kesempatan yang sama, Samianto, yang hadir mewakili Dewan Komisaris PLN EG, mengingatkan pentingnya menjalankan fungsi pelayanan dengan mengedepankan kemudahan dan kolaborasi.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur energi merupakan bagian dari agenda nasional untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Ia menekankan bahwa seluruh pemangku kepentingan di lingkungan PLN perlu bekerja sama untuk mempercepat penyelesaian proyek.

Kolaborasi tersebut, menurutnya, harus berjalan seiring dengan profesionalisme dan akuntabilitas agar pembangunan memberikan manfaat bagi kepentingan nasional sekaligus memperhatikan masyarakat di wilayah terdampak.

Pembangunan infrastruktur gas juga memiliki peran strategis dalam mendukung sistem energi yang andal. Dalam konteks Sulawesi Selatan dan kawasan sekitarnya, keberlanjutan proyek diharapkan dapat mendukung penguatan infrastruktur energi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan kegiatan ekonomi.

PLN EG sendiri menjalankan kegiatan usaha di bidang energi gas sebagai bagian dari ekosistem bisnis PLN.

Melalui pelaksanaan penugasan dan pembangunan infrastruktur gas, perusahaan berupaya mendukung agenda penguatan ketahanan energi nasional, termasuk arah kebijakan pemerintah menuju swasembada energi.

Namun, percepatan pembangunan tetap membutuhkan koordinasi yang baik antara pelaksana proyek dan masyarakat.

Kepastian tahapan pekerjaan, komunikasi mengenai potensi dampak, serta penyelesaian hak warga menjadi unsur penting untuk menjaga keberlangsungan proyek.

Kepala Desa Punagaya menyampaikan apresiasi atas kehadiran PLN EG dan rencana kelanjutan pembangunan yang sempat tertunda.

Ia menilai keberadaan proyek tersebut menjadi bagian dari pembangunan aset nasional yang berlangsung di wilayahnya.

“Sebagai pembantu pemerintah di tingkat desa, saya selaku kepala desa tentu sangat bangga desa kami dijadikan tempat pembangunan aset nasional dan saya pastikan semua akan aman dan lancar, yang penting warga kami terus dapat dibina terutama warga yang terdampak,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan dukungan pemerintah desa terhadap kelanjutan proyek, sekaligus menempatkan pendampingan masyarakat sebagai perhatian yang perlu terus dijaga.

Kunjungan kerja PLN EG kali ini dihadiri oleh tim yang dipimpin M. Nur Rofiq, bersama Eloq Faiqoh dari Sekretariat Perusahaan, Astrounot selaku Manajer K3, Niko dari bagian Legal, Sutiyo selaku Manajer Operasi, serta Rofi, Sidli, dan Samianto yang mewakili Dewan Komisaris.

Kehadiran tim tersebut menjadi bagian dari koordinasi untuk mempersiapkan tahapan lanjutan proyek dan membahas penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan masyarakat terdampak.

Ke depan, realisasi pembayaran kompensasi dan kelancaran koordinasi di lapangan akan menjadi tahapan penting dalam mendukung kelanjutan pembangunan pipa bawah laut di Jeneponto.

Bagi PLN EG, tantangannya bukan hanya memastikan proyek infrastruktur energi dapat bergerak kembali, tetapi juga menjaga agar proses pembangunan berjalan secara profesional, transparan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.

Dengan komunikasi yang terjaga antara perusahaan, pemerintah desa, dan petani rumput laut, kelanjutan proyek ini diharapkan dapat berjalan lebih baik sekaligus mendukung agenda penguatan infrastruktur energi nasional.(AM01)