LOMBOK TIMUR, ARUSMEDIA.ID – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan bahwa petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 memegang peran strategis sebagai ujung tombak penyedia data yang akan menentukan arah pembangunan daerah dan nasional di masa mendatang.
Karena itu, ia meminta seluruh petugas sensus bekerja secara profesional, teliti, dan turun langsung ke lapangan agar data yang dihimpun benar-benar akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Para pendata ini adalah ujung tombak yang akan membenarkan cara-cara pemerintah ke depan melakukan pembangunan. Karena itu, data yang disajikan harus betul-betul valid dengan mendatangi langsung warga. Jangan mendata dari jauh dengan mendengar cerita pihak ketiga,” tegas Bupati Iron, demikian Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin ini biasa disapa.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang berlangsung di Selong, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, kualitas data yang dikumpulkan petugas di lapangan akan sangat menentukan ketepatan kebijakan pemerintah, baik dalam perencanaan pembangunan ekonomi, penyusunan program pemberdayaan masyarakat, hingga pengambilan keputusan strategis lainnya.
Bupati Iron menekankan bahwa kesalahan dalam proses pendataan berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Oleh sebab itu, setiap petugas diminta memastikan informasi yang diperoleh berasal langsung dari sumber yang valid.
Senada dengan Bupati Iron, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, H. Wahyudin, mengingatkan pentingnya menjaga kualitas data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia menegaskan bahwa hasil sensus tersebut akan menjadi salah satu fondasi utama dalam perencanaan pembangunan nasional ke depan.
“Data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Karena itu, data yang akurat merupakan fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Wahyudin.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri menjadi agenda nasional yang bertujuan memotret kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Data yang terkumpul nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.(AM07)
