MATARAM, ARUSMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mulai membenahi cara kerja pemerintah dari dalam. Bukan sekadar menata struktur organisasi, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mendorong perubahan cara aparatur bekerja agar pemerintahan lebih terintegrasi, responsif, dan mampu bergerak cepat saat masyarakat membutuhkan.
Arah pembenahan tersebut menjadi salah satu bahasan utama dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov NTB yang dipimpin langsung Gubernur Iqbal, didampingi Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Indah Dhamayanti Putri dan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, bersama para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro, serta Direktur Rumah Sakit lingkup Pemprov NTB.
Rapim digelar di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin (24/8/2026).
Sejumlah isu strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN), penguatan koordinasi dan pengawasan internal, kesiapsiagaan menghadapi bencana, hingga pemulihan Desa Adat Sade, Lombok Tengah, pascakebakaran.
Salah satu agenda yang mendapat perhatian adalah persiapan penerapan manajemen talenta ASN di lingkungan Pemprov NTB.
Langkah tersebut dilakukan setelah Pemprov NTB memperoleh persetujuan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 863 Tahun 2026.
Gubernur Iqbal menegaskan, penerapan manajemen talenta tidak cukup hanya dengan membangun sistem administrasi baru.
Lebih dari itu, diperlukan perubahan cara pandang setiap ASN terhadap kompetensi, pengalaman, rekam jejak, dan prestasi yang dimiliki.
Setiap aparatur nantinya dituntut aktif memperbarui data mengenai dirinya sebagai bagian dari proses pemetaan kompetensi dan pengembangan karier.
“Perubahan terpenting dari manajemen talenta adalah cara kita memotret prestasi. Sekarang semua orang harus mampu memotret dirinya sendiri. Karena itu, keaktifan individu menjadi sangat penting,” tegas Gubernur Iqbal.
Sistem tersebut juga diharapkan dapat membantu Pemprov NTB memetakan kebutuhan aparatur sekaligus melihat kesenjangan distribusi pegawai antarp perangkat daerah.
Bagi Gubernur Iqbal, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintahan.
Justru, pemerintah dituntut lebih kreatif dalam mengoptimalkan sumber daya yang sudah tersedia.
“Dengan fiskal yang ada, bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak. Kita tidak lagi berpikir menambah anggaran, tetapi bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada secara optimal,” katanya.
Pembenahan internal juga menyentuh aspek koordinasi dan pengawasan.
Gubernur Iqbal meminta seluruh perangkat daerah memperkuat komunikasi sejak awal. Menurutnya, persoalan pemerintahan seharusnya dapat dideteksi dan dikendalikan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Ia mengingatkan, setiap perangkat daerah pada akhirnya membawa satu identitas yang sama ketika berhadapan dengan masyarakat, yakni Pemerintah Provinsi NTB.
“Teman-teman hadir di publik sebagai Provinsi NTB, sebagai Pemprov NTB. Karena itu, mari datang sebagai satu atap,” ujarnya.
Pesan tersebut menegaskan pentingnya menghilangkan pola kerja yang berjalan sendiri-sendiri antarlembaga. Koordinasi menjadi kunci agar kebijakan dan pelayanan pemerintah tidak terfragmentasi di lapangan.
Kesiapsiagaan bencana juga menjadi perhatian serius dalam Rapim.
Pengalaman Tim Solidaritas Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) saat membantu penanganan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov NTB.
Dari pengalaman tersebut, Gubernur Iqbal mendorong pembentukan Satgas Kebencanaan NTB yang memiliki personel, struktur, serta pembagian tugas yang jelas.
Tim tersebut nantinya disiapkan untuk menangani berbagai kebutuhan ketika bencana terjadi, mulai dari logistik, layanan kesehatan, transportasi, dapur umum, hingga penanganan pengungsian.
Satgas akan ditetapkan melalui keputusan gubernur dan menjalani simulasi secara berkala setiap enam bulan. Dengan begitu, ketika bencana benar-benar terjadi, seluruh unsur tidak lagi sibuk menentukan siapa yang harus bergerak dan apa yang harus dilakukan.
“Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh baru mulai menyusun siapa melakukan apa. Semua harus sudah siap dan bisa langsung bergerak,” tegas Gubernur Iqbal.
Menurutnya, pengalaman di NTT menunjukkan bahwa kecepatan dan kesiapan tim sangat menentukan. Kehadiran unsur medis, logistik, dapur umum, serta berbagai layanan pendukung dari NTB mendapat sambutan positif dari masyarakat terdampak.
Bahkan, tim NTB diterima masyarakat seperti keluarga sendiri.
Selain urusan birokrasi dan kebencanaan, Rapim juga membahas pemulihan Desa Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah setelah mengalami kebakaran.
Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Tengah akan merumuskan model rekonstruksi yang memberi ruang lebih besar kepada masyarakat adat untuk terlibat langsung dalam proses pemulihan.
Pemerintah tetap akan memberikan pendampingan dan pengawasan, tetapi masyarakat adat didorong menjadi bagian penting dalam menentukan arah rekonstruksi.
Bagi Gubernur Iqbal, pemulihan Sade tidak bisa diperlakukan seperti pembangunan kawasan biasa.
“Sade bukan sekadar kumpulan bangunan. Di sana ada ruang hidup masyarakat, arsitektur tradisional, adat, sejarah dan identitas budaya Sasak,” kata Gubernur Iqbal.
Karena itu, proses pemulihan harus dilakukan secara cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi tetap menjaga karakter dan keaslian Desa Adat Sade.
Pada akhirnya, berbagai agenda yang dibahas dalam Rapim tersebut bermuara pada satu arah: membangun pemerintahan yang tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga mampu membaca persoalan, berkoordinasi, dan bergerak sebelum masyarakat harus menunggu terlalu lama.
“Yang sedang kita benahi bukan sekadar struktur pemerintahan, tetapi cara kita bekerja. Pemerintahan harus semakin siap, semakin terintegrasi dan semakin cepat hadir ketika masyarakat membutuhkan,” pungkas Gubernur Iqbal.(AM01)
