MATARAM, ARUSMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pendidikan berasrama.
Salah satu upaya yang didorong Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal adalah penyusunan konsep akreditasi khusus bagi lembaga pendidikan yang mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan peserta didik.
Langkah ini menjadi bagian dari penguatan sinergi Pemprov NTB dengan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polda NTB.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendorong pencegahan kekerasan sekaligus memastikan lingkungan pendidikan menjadi ruang yang aman bagi anak-anak dan perempuan.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Iqbal saat menerima silaturahmi jajaran Polda NTB yang dipimpin Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB, Kombes Pol Ni Made Pujawati, di ruang kerja Gubernur NTB, Senin (19/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa perlindungan peserta didik harus menjadi perhatian bersama, terutama di lembaga pendidikan berbasis asrama yang memiliki sistem pengasuhan dan aktivitas harian di luar lingkungan keluarga.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh lembaga pendidikan di NTB, terutama yang berbasis asrama, menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak dan perempuan. Pemerintah daerah siap bersinergi dan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pencegahan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran Polda NTB,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Iqbal meminta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) NTB menyusun draf konsep akreditasi bagi lembaga pendidikan berasrama yang ramah anak dan perempuan.
Penyusunan konsep tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait agar standar perlindungan yang dirancang dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing lembaga pendidikan.
Akreditasi ini diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat perhatian terhadap aspek keamanan, kenyamanan, serta perlindungan peserta didik.
Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan tidak hanya berorientasi pada proses belajar-mengajar, tetapi juga pada terciptanya lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara aman.
Dorongan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya langkah pencegahan yang terencana dan melibatkan berbagai pihak.
Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pengelola lembaga pendidikan diharapkan dapat membangun koordinasi yang berkelanjutan untuk meminimalkan risiko kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan perempuan.
Meski demikian, konsep akreditasi tersebut masih berada pada tahap penyusunan. Karena itu, perumusan standar, mekanisme penerapan, serta pelibatan pemangku kepentingan menjadi bagian penting yang perlu ditindaklanjuti sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB, Kombes Pol Ni Made Pujawati, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan arahan Gubernur NTB terhadap berbagai kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) yang dilaksanakan Polda NTB.
Ia menjelaskan, dukungan pemerintah daerah tidak berhenti pada komitmen umum. Gubernur NTB juga telah memberikan arahan teknis kepada organisasi perangkat daerah terkait agar langkah pencegahan kekerasan dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor.
“Kehadiran kami adalah untuk mengucapkan terima kasih atas beberapa dukungan yang diberikan oleh Bapak Gubernur Provinsi NTB terhadap kegiatan-kegiatan dalam rangka harkamtibmas yang diselenggarakan oleh Polda NTB,” ujar Pujawati.
Menurut dia, salah satu fokus kerja sama tersebut adalah penerapan sistem akreditasi bagi sekolah-sekolah berasrama.
Skema ini turut mencakup Sekolah Rakyat agar aspek perlindungan anak dan perempuan menjadi bagian dari perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan.
“Sekolah Rakyat dimasukkan sebagai bagian dari adanya akreditasi terhadap sekolah yang berasrama, sehingga semua ramah anak dan perempuan,” tambahnya.
Pelibatan Sekolah Rakyat memperluas cakupan upaya perlindungan yang tengah dirancang. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong perhatian yang lebih menyeluruh terhadap keamanan peserta didik, termasuk di lembaga pendidikan yang menerapkan sistem tinggal di asrama.
Bagi lembaga pendidikan, upaya membangun lingkungan ramah anak dan perempuan membutuhkan komitmen bersama.
Selain dukungan kebijakan, koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pengelola sekolah menjadi faktor penting untuk memastikan pencegahan kekerasan mendapat perhatian yang memadai.
Pertemuan Gubernur NTB dengan jajaran Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTB ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan perlindungan.
Dalam kegiatan tersebut, Kombes Pol Ni Made Pujawati didampingi pejabat dari Bagian Perencanaan serta Biro Logistik Polda NTB.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat penyusunan langkah-langkah perlindungan yang lebih terarah, sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak kekerasan serta kejahatan yang menyasar anak dan perempuan.
Ke depan, penyusunan konsep akreditasi sekolah berasrama menjadi salah satu agenda yang perlu dikawal bersama.
Kejelasan standar dan mekanisme pelaksanaan akan menentukan bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif di lingkungan pendidikan.
Melalui kolaborasi Pemprov NTB dan Polda NTB, upaya menciptakan ruang pendidikan yang aman, inklusif, serta ramah anak dan perempuan diharapkan tidak berhenti pada komitmen, tetapi berlanjut menjadi langkah nyata yang melindungi peserta didik di seluruh wilayah NTB.(AM04)
