MATARAM, ARUSMEDIA.ID – Ancaman gempa bumi dan tsunami tak bisa diprediksi secara pasti. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk meminimalkan risiko dan melindungi masyarakat.

Menyadari besarnya tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui simulasi lintas sektor yang berlangsung pada 19–22 Oktober 2026.

Kegiatan yang melibatkan berbagai unsur terkait ini tidak sekadar menjadi latihan menghadapi situasi darurat.

Simulasi tersebut juga menjadi momentum untuk menguji koordinasi antarlembaga, mengevaluasi prosedur penanganan, serta memastikan setiap unsur memahami peran masing-masing ketika bencana terjadi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Sadimin, menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana datang.

Menurutnya, ketidakpastian waktu terjadinya bencana menuntut pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kemampuan menghadapi kondisi darurat.

“Simulasi ini merupakan langkah antisipasi kita di daerah dalam penanganan bencana gempa bumi dan tsunami. Ancaman bencana tidak dapat kita prediksi secara pasti, sehingga kesiapsiagaan harus terus diperkuat,” ujar Sadimin.

NTB memiliki potensi ancaman bencana yang perlu diantisipasi secara serius, mulai dari gempa bumi dan tsunami hingga aktivitas gunung api.

Kondisi ini menuntut kesiapan yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan lembaga terkait dan masyarakat.

Bagi Sadimin, penanggulangan bencana tidak bisa dijalankan oleh BPBD seorang diri. Diperlukan kerja bersama yang solid agar proses penanganan dapat berlangsung cepat, tepat, dan terkoordinasi, terutama ketika situasi darurat menuntut keputusan dalam waktu singkat.

Koordinasi lintas sektor menjadi penting karena penanganan bencana membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Setiap unsur harus memahami tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus mampu berkomunikasi secara efektif dengan lembaga lain.

Melalui simulasi ini, berbagai mekanisme penanggulangan bencana dapat dipelajari dan dievaluasi. Dengan begitu, potensi hambatan dalam komunikasi maupun pelaksanaan prosedur diharapkan dapat diidentifikasi sebelum menghadapi kejadian sesungguhnya.

Pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan daerah. Sebab, keberhasilan penanganan bencana tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kesiapan sistem dan kemampuan seluruh unsur untuk bergerak secara terpadu.

Selain memperkuat koordinasi melalui simulasi, Pemprov NTB juga mengembangkan sistem informasi kebencanaan melalui aplikasi SIAGA NTB bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB.

Aplikasi tersebut mendukung sistem peringatan dini untuk berbagai jenis bencana sekaligus menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian bencana di wilayah NTB.

Keberadaan kanal pelaporan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat arus informasi antara masyarakat dan pihak terkait.

Informasi mengenai kejadian di lapangan dapat membantu proses identifikasi bencana serta mendukung penentuan langkah penanganan sesuai kebutuhan.

Sadimin menjelaskan, laporan yang masuk melalui SIAGA NTB dapat menjadi salah satu acuan dalam mengenali jenis kejadian, menentukan langkah penanganan, hingga mendukung perencanaan tahapan pemulihan.

Dengan dukungan informasi yang lebih terarah, penanganan bencana diharapkan dapat dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Namun, efektivitas sistem tersebut juga perlu ditopang oleh koordinasi antarlembaga dan kesiapan petugas dalam menindaklanjuti informasi yang diterima.

Karena itu, penguatan teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu berjalan beriringan. Sistem informasi yang baik akan semakin bermanfaat ketika setiap unsur memahami prosedur kerja dan mampu merespons laporan secara terkoordinasi.

Sadimin menegaskan, simulasi penanggulangan bencana harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesiapan daerah.

Kegiatan tersebut diharapkan memperkuat pemahaman mengenai sistem penanganan bencana, tahapan respons darurat, serta mekanisme mitigasi yang perlu dilakukan.

“Simulasi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem dan tahapan penanganan bencana, termasuk mekanisme mitigasi yang harus dilakukan. Kita ingin seluruh pihak semakin siap ketika menghadapi situasi darurat,” katanya.

Menurutnya, hasil simulasi perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi terhadap mekanisme kerja, komunikasi, dan koordinasi antarpihak.

Dengan demikian, latihan yang dilaksanakan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi dasar untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana secara berkelanjutan.

Evaluasi tersebut juga penting untuk melihat sejauh mana setiap unsur memahami prosedur dan mampu menjalankan perannya.

Berbagai kekurangan yang ditemukan selama latihan dapat menjadi bahan perbaikan agar respons terhadap bencana semakin efektif.

Sadimin berharap, penguatan kesiapsiagaan dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga upaya mengurangi risiko bencana tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga tumbuh sebagai kesadaran bersama.

“Mari kita bersama-sama mewujudkan NTB yang aman dan tangguh bencana,” ajaknya.

Sementara itu, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB, Roswanto, S.Pd., M.M., dalam laporan panitia menyampaikan bahwa simulasi merupakan instrumen penting untuk menguji mekanisme kerja penanggulangan bencana antarlembaga.

Menurut Roswanto, kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan pemahaman kebencanaan, serta memastikan prosedur mitigasi dan penanganan darurat dapat diterapkan secara efektif.

Simulasi lintas sektor juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kualitas komunikasi, koordinasi, dan kesiapan setiap unsur dalam menghadapi situasi darurat.

Hasil evaluasi diharapkan menjadi pijakan untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana pada masa mendatang.

BNPB bersama BPBD Provinsi NTB berkomitmen mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan mitigasi secara berkelanjutan.

Komitmen ini menjadi penting mengingat potensi ancaman bencana di NTB membutuhkan kesiapan sistem, sumber daya, dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

Melalui simulasi yang berlangsung pada 19–22 Oktober 2026, Pemprov NTB berharap kesiapsiagaan daerah semakin meningkat, mekanisme penanganan semakin teruji, dan koordinasi antarinstansi semakin solid.

Pada akhirnya, kesiapan menghadapi bencana bukan hanya tentang seberapa cepat petugas bergerak setelah kejadian, melainkan juga tentang seberapa matang sistem dibangun sebelum keadaan darurat terjadi.

Bagi NTB, memperkuat kesiapsiagaan hari ini merupakan bagian penting dari upaya melindungi masyarakat dari risiko gempa bumi, tsunami, dan ancaman bencana lainnya.(AM04)