MATARAM, ARUSMEDIA.ID – Kerugian perusahaan pengelola MotoGP Mandalika dan dampak ekonomi yang dihasilkan ajang balap internasional tersebut merupakan dua hal berbeda.

Keduanya sama-sama penting, tetapi tidak bisa diukur menggunakan indikator yang sama. Karena itu, angka kerugian perusahaan tidak serta-merta menghapus manfaat ekonomi yang mungkin dirasakan masyarakat, begitu pula besarnya dampak ekonomi tidak otomatis membuktikan perusahaan penyelenggara meraup keuntungan.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Ahsanul Khalik, menanggapi sorotan mantan Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dachlan atau Ali BD, mengenai kerugian penyelenggaraan MotoGP Mandalika.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10/2026), pria yang akrab disapa AKA itu menegaskan bahwa kritik terhadap pengelolaan keuangan perusahaan merupakan bagian penting dari pengawasan publik.

Namun, penilaian terhadap kinerja finansial perusahaan perlu dibedakan dari pengukuran dampak ekonomi MotoGP terhadap masyarakat dan daerah.

Menurutnya, perdebatan mengenai MotoGP Mandalika semestinya tidak berhenti pada satu angka. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap klaim diuji berdasarkan data, periode pengukuran, serta metodologi yang tepat.

AKA mengatakan, pernyataan Ali BD mengenai kerugian finansial penyelenggaraan MotoGP dan World Superbike selama periode 2022–2024 yang disebut mencapai Rp347,44 miliar, berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), harus dihormati dan dijadikan bahan evaluasi serius.

Pengelolaan biaya, pendapatan, investasi, serta keberlanjutan bisnis perusahaan pengelola kawasan dan sirkuit harus dapat dipertanggungjawabkan.

Jika pemeriksaan menemukan kerugian, temuan tersebut tidak boleh diabaikan hanya karena ajang yang diselenggarakan membawa nama besar pariwisata Indonesia.

Meski demikian, AKA mengingatkan pentingnya membaca angka tersebut sesuai periode dan ruang lingkup pemeriksaannya. Nilai kerugian yang telah diperiksa untuk 2022–2024 perlu dibedakan dari perkiraan kerugian pada 2025–2026.

Penjumlahan kedua angka itu tidak otomatis dapat disebut sebagai total kerugian yang telah diaudit apabila belum ada hasil pemeriksaan yang mengonfirmasinya.

Dengan kata lain, transparansi keuangan tetap menjadi keharusan. Perusahaan perlu menjelaskan bagaimana pendapatan diperoleh, biaya dikeluarkan, investasi dikelola, dan keberlanjutan usaha dijaga.

Namun, menurut AKA, perhitungan laba-rugi perusahaan pada dasarnya menjawab pertanyaan mengenai kesehatan finansial sebuah entitas bisnis.

Perhitungan tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan keseluruhan manfaat maupun biaya ekonomi yang muncul akibat penyelenggaraan MotoGP Mandalika.

Di sinilah perbedaan mendasar antara kerugian perusahaan dan dampak ekonomi perlu dipahami.

MotoGP Mandalika bukan hanya melibatkan aktivitas di dalam sirkuit. Ketika ribuan penonton, wisatawan, kru tim, dan pihak terkait datang ke Lombok, pergerakan ekonomi berpotensi menjangkau berbagai sektor usaha di sekitarnya.

Hotel dan penginapan menerima tamu, restoran melayani pengunjung, penyedia transportasi mengangkut wisatawan, sementara pedagang serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkesempatan menjual produk mereka.

Tenaga kerja lokal juga dapat memperoleh penghasilan dari berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara.

Sebagian transaksi tersebut berlangsung di luar pembukuan perusahaan pengelola sirkuit. Karena itu, laporan laba-rugi perusahaan tidak dapat digunakan sendirian untuk menyimpulkan bahwa MotoGP tidak memberikan dampak ekonomi bagi daerah.

Sebaliknya, besarnya angka dampak ekonomi juga tidak boleh langsung dianggap sebagai keuntungan bersih perusahaan atau uang tunai yang seluruhnya masuk ke kantong masyarakat.

Dampak ekonomi mengukur aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan suatu kegiatan, sedangkan keuntungan perusahaan dihitung berdasarkan pendapatan dan biaya yang relevan. Keduanya memiliki cakupan, tujuan, dan metode penghitungan berbeda.

Agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, kajian dampak ekonomi harus menjelaskan metodologi, wilayah yang dihitung, periode pengukuran, serta komponen dampak langsung, tidak langsung, dan lanjutan.

Penghitungan juga perlu memperhatikan nilai tambah, aktivitas ekonomi yang benar-benar dipicu oleh acara, serta risiko penghitungan ganda.

Tanpa penjelasan tersebut, angka miliaran hingga triliunan rupiah berisiko menjadi sekadar bahan perdebatan, bukan dasar yang kuat untuk menilai manfaat penyelenggaraan sebuah ajang olahraga internasional.

Dalam keterangannya, AKA merujuk pada dua kajian yang memberikan gambaran mengenai besarnya aktivitas ekonomi terkait MotoGP Mandalika 2025.

Kajian yang diluncurkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas disebut memperkirakan dampak ekonomi ajang tersebut berada pada kisaran Rp4,7 triliun.

Sementara itu, studi yang dilakukan Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LETMI) ITB, sebagaimana dipublikasikan ITDC, menyebut estimasi sebesar Rp4,96 triliun.

Kedua angka tersebut perlu dibaca berdasarkan cakupan dan metodologi masing-masing kajian. Perbedaan hasil tidak otomatis berarti salah satu angka keliru, tetapi juga tidak membenarkan keduanya diperlakukan sebagai angka yang sepenuhnya setara tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Yang tidak kalah penting, estimasi dampak ekonomi tidak sama dengan pendapatan bersih penyelenggara. Angka tersebut juga tidak serta-merta menggambarkan besarnya keuntungan yang diterima setiap pelaku UMKM, pekerja lokal, hotel, atau restoran.

Karena itu, pertanyaan mengenai siapa yang memperoleh manfaat, seberapa besar manfaatnya, dan bagaimana manfaat tersebut tersebar di masyarakat tetap perlu dijawab melalui data yang terukur.

Adapun angka dampak ekonomi MotoGP Mandalika 2026 yang diperkirakan mendekati Rp5 triliun, menurut informasi yang disampaikan AKA, masih berstatus estimasi. Survei dan analisis untuk tahun ini disebut sedang dilakukan oleh tim Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

Hasil finalnya perlu menunggu penyelesaian kajian tersebut. Sebelum tersedia, angka estimasi tidak seharusnya diperlakukan sebagai hasil pengukuran final.

Namun, perbedaan angka dengan laporan keuangan perusahaan juga tidak cukup menjadi alasan untuk menyebut estimasi dampak ekonomi sebagai angka yang dibuat-buat.

Pada akhirnya, polemik MotoGP Mandalika menghadirkan dua pertanyaan yang sama-sama penting. Pertama, apakah perusahaan pengelola mampu menjalankan bisnis secara sehat, efisien, dan akuntabel?

Kedua, sejauh mana penyelenggaraan MotoGP benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat, UMKM, tenaga kerja lokal, sektor pariwisata, dan perekonomian NTB?

Pertanyaan pertama harus dijawab melalui laporan keuangan dan hasil pemeriksaan yang relevan. Sementara itu, pertanyaan kedua memerlukan kajian dampak ekonomi dengan metodologi yang jelas, transparan, dan dapat diuji.

Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Kerugian perusahaan harus diakui apabila terbukti, sedangkan dampak ekonomi harus dinilai berdasarkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

MotoGP Mandalika tidak cukup dinilai hanya dari kerugian perusahaan. Namun, penyelenggaraannya juga tidak bisa dibenarkan semata-mata dengan mengandalkan besarnya angka dampak ekonomi.

Evaluasi yang adil harus melihat keduanya secara bersamaan, sekaligus memastikan manfaat yang diklaim benar-benar dapat ditelusuri dan dirasakan masyarakat.

Sebab, keberhasilan sebuah ajang internasional bukan hanya soal meriahnya balapan, besarnya transaksi, atau tingginya angka dalam sebuah kajian.

Ukuran keberhasilan juga terletak pada kesehatan bisnis penyelenggara, kualitas tata kelola, transparansi penggunaan dana, serta manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah.

Dengan pendekatan tersebut, kritik terhadap MotoGP Mandalika tetap dapat disampaikan secara tegas tanpa mengabaikan fakta ekonomi yang relevan. Sebaliknya, klaim mengenai manfaatnya pun harus terbuka terhadap pengujian.

Itulah dasar yang diperlukan untuk menilai masa depan MotoGP Mandalika secara objektif: bukan mempertentangkan dua angka, melainkan memastikan setiap angka menjawab pertanyaan yang tepat.(AM04)