MATARAM, ARUSMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan digital melalui integrasi 921 data pembangunan NTB yang berasal dari 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan kebijakan berbasis data yang lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran.
Upaya tersebut dilakukan melalui integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri, sehingga pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki satu referensi data pembangunan yang sama, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
Komitmen itu mengemuka dalam Lokakarya Persiapan Teknis Integrasi Data Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri yang digelar di Mataram, Senin (2/6/2026).
Kegiatan ini melibatkan produsen data, operator data, pengelola statistik sektoral, serta tim teknis dari seluruh OPD di lingkungan Pemprov NTB dengan dukungan Program SKALA.
Penguatan tata kelola data menjadi salah satu agenda prioritas Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, untuk memastikan pembangunan daerah berjalan lebih terukur dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa integrasi data merupakan fondasi penting agar seluruh proses pembangunan menggunakan referensi yang seragam.
“Pembangunan yang baik harus dibangun di atas data yang baik. Kita tidak ingin pembangunan berjalan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan fakta dan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Pejabat yang akrab disapa AKA itu menjelaskan, lokakarya yang berlangsung selama dua hari tersebut menjadi tahap krusial sebelum integrasi sistem dilakukan secara menyeluruh.
Sejumlah aspek teknis masih perlu diselaraskan, mulai dari kode wilayah administrasi, standar data, metadata, hingga mekanisme interoperabilitas antarplatform.
Menurutnya, integrasi data tidak sekadar menghubungkan dua portal digital, melainkan membangun kesamaan referensi data pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Yang sedang dibangun adalah kesamaan referensi data pembangunan agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat berbicara dengan data yang sama,” tegasnya.
Pemprov NTB menilai integrasi data akan membawa dampak signifikan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Setidaknya terdapat tiga manfaat utama yang menjadi target. Pertama, menghasilkan kebijakan yang lebih akurat karena seluruh proses perencanaan menggunakan sumber data yang sama.
Kedua, meningkatkan efisiensi anggaran dengan mengurangi praktik pengumpulan data berulang oleh berbagai instansi.
Ketiga, memastikan program pembangunan dan pelayanan publik lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
AKA mengakui selama ini masih kerap ditemukan perbedaan angka antara data daerah dan data pusat yang berpotensi memengaruhi kualitas kebijakan.
“Sering kali kita menghadapi kondisi satu daerah tetapi memiliki banyak angka. Integrasi ini penting agar tidak ada lagi perbedaan data antara daerah dan pusat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berbasis fakta,” katanya.
Lead Program SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, menilai integrasi data menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan berbasis bukti.
Menurutnya, kualitas kebijakan publik sangat bergantung pada validitas dan konsistensi data yang digunakan dalam proses perumusan program.
Ia menegaskan keberhasilan implementasi program Satu Data tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan data yang dihasilkan.
“Ketika seluruh perangkat daerah menggunakan data yang sama, valid, dan terstandar, maka kualitas perencanaan pembangunan akan semakin baik dan program yang dijalankan akan lebih efektif,” ujarnya.
Saat ini, proses integrasi mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari indikator RPJMD, data makro pembangunan daerah, kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, hingga sektor pertanian, pariwisata, kelautan, serta perikanan.
Melalui integrasi NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri, Pemprov NTB menargetkan terwujudnya satu referensi data pembangunan yang dapat dimanfaatkan bersama oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, media, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dengan data yang semakin akurat, terintegrasi, dan terstandar, NTB optimistis dapat memperkuat berbagai kebijakan strategis daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Transformasi ini diharapkan menjadi fondasi bagi pembangunan NTB yang lebih modern, transparan, kolaboratif, dan mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.(AM02)
