JAKARTA, ARUSMEDIA.ID – Industri perjalanan ibadah Umrah memasuki babak baru. Di tengah pengetatan pengawasan pemerintah terhadap penyelenggara perjalanan, perusahaan travel dituntut tidak lagi sekadar berlomba mendapatkan jemaah, tetapi juga membuktikan legalitas, profesionalisme, transparansi, dan kualitas pelayanan.

Pesan itulah yang mengemuka dalam BERSATHU Executive Summit 2026 di Arosa Hotel Jakarta, 7–8 Oktober 2026.

Mengusung tema “Growth • Partnership • Governance”, forum ini menjadi ruang konsolidasi bagi pemilik dan pengambil keputusan perusahaan travel Umrah, praktisi industri, serta mitra strategis untuk memperkuat fondasi bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

BERSATHU menilai langkah pemerintah membenahi tata kelola penyelenggaraan ibadah Umrah harus menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk meningkatkan standar profesionalisme.

Sebab, di balik pertumbuhan industri yang menjanjikan, terdapat tanggung jawab besar untuk memastikan jemaah memperoleh layanan yang aman, transparan, dan sesuai ketentuan.

Sorotan terhadap tata kelola industri ini menguat setelah Kementerian Haji dan Umrah menyatakan akan melakukan verifikasi terhadap sekitar 3.900 travel Umrah guna memastikan legalitas, kepatuhan, dan rekam jejak penyelenggara.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, sebelumnya menegaskan pemerintah akan memeriksa penyelenggara secara ketat, termasuk menindak perusahaan yang memiliki rekam jejak buruk.

“Pasti, kami akan verifikasi ketat. Mana yang punya track record buruk akan kami blokir atau saya cabut izinnya,” tegas Dahnil.

Menurutnya, langkah verifikasi diperlukan karena pemerintah masih menemukan penyelenggara yang tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), serta kasus-kasus yang merugikan jemaah.

Kebijakan tersebut menempatkan kepatuhan terhadap regulasi sebagai salah satu faktor penting bagi keberlangsungan bisnis travel Umrah.

BERSATHU: Pertumbuhan Harus Ditopang Tata Kelola

Sekretaris Jenderal BERSATHU, H. Sulton, mengatakan penguatan pengawasan pemerintah perlu disikapi sebagai kesempatan untuk membenahi industri dari dalam, mulai dari legalitas perusahaan, kualitas pelayanan, manajemen operasional, hingga transparansi dan tata kelola.

“Kami melihat arah pembenahan yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai momentum yang baik bagi industri. Travel yang ingin tumbuh ke depan tidak cukup hanya kuat dalam penjualan, tetapi juga harus kuat dalam legalitas, pelayanan, manajemen, transparansi dan tata kelola,” ujar H. Sulton.

Ia menilai persaingan industri Umrah semakin kompleks seiring perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi digital.

Perusahaan dituntut mampu beradaptasi dengan strategi pemasaran yang efektif, sekaligus membangun sistem operasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Sulton, pertumbuhan jumlah jemaah tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan perusahaan.

Kualitas layanan, kepatuhan terhadap aturan, dan kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat harus menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi bisnis.

“Kami tentu ingin anggota BERSATHU bertumbuh, mendapatkan lebih banyak jemaah dan semakin kuat secara bisnis. Tetapi growth saja tidak cukup. Pertumbuhan harus ditopang oleh governance yang baik dan partnership yang sehat. Karena pada akhirnya bisnis Haji dan Umrah adalah bisnis kepercayaan,” ungkapnya.

Strategi Digital: Mengejar Jemaah Tanpa Mengorbankan Kepercayaan

Penguatan kapasitas anggota juga menyentuh aspek pemasaran digital. Dalam sesi Umrah Growth System—From Content to Closing, peserta mendapatkan materi mengenai strategi membangun merek, meningkatkan kepercayaan calon jemaah, hingga mengoptimalkan konversi pemasaran.

Sesi tersebut menghadirkan Anas Al Fajri, B.A., Direktur Utama Taiba Medina Tour, bersama Naufal Ahmad Hanifian, praktisi Meta Ads.

Materi yang dibahas mencakup penentuan positioning dan keunggulan utama perusahaan atau unique selling proposition (USP), strategi konten, pembangunan kepercayaan (trust building), iklan kreatif, Meta Ads, pencarian prospek (lead generation), pengelolaan komunikasi melalui WhatsApp, hingga pelacakan konversi dan optimalisasi pemasaran.

Pendekatan ini dinilai relevan bagi perusahaan travel yang ingin memperluas jangkauan pasar di tengah persaingan digital.

Namun, BERSATHU mengingatkan bahwa efektivitas pemasaran harus tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab kepada calon jemaah.

“Digital marketing boleh semakin canggih, teknologi boleh semakin maju dan closing boleh semakin tinggi. Tetapi jangan pernah mengorbankan trust. Amanah kepada jemaah harus menjadi fondasi setiap pertumbuhan perusahaan travel,” tegas Sulton.

Dengan demikian, keberhasilan pemasaran tidak semata-mata diukur dari banyaknya calon jemaah yang mendaftar, tetapi juga dari kesesuaian informasi yang disampaikan, transparansi penawaran, dan kemampuan perusahaan memenuhi komitmen pelayanan.

Perbankan Syariah dan Asosiasi Jadi Bagian Penguatan Industri

Selain pemasaran, BERSATHU Executive Summit 2026 membahas penguatan kemitraan melalui agenda Partnership Session: Exclusive Business Lunch with CIMB Niaga Syariah.

Pertemuan tersebut mengulas solusi keuangan bagi perusahaan travel, termasuk penggunaan corporate card dan instrumen pendukung untuk membantu pengelolaan bisnis secara lebih profesional.

BERSATHU memandang kolaborasi lintas sektor sebagai salah satu kebutuhan penting dalam membangun ekosistem penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah.

Pemerintah, asosiasi, perbankan, maskapai penerbangan, penyedia layanan, dan pelaku usaha dinilai memiliki peran yang saling melengkapi.

Penguatan organisasi juga dibahas dalam BERSATHU Association Forum. Forum ini mengangkat aspek hukum perserikatan, hak dan kewajiban anggota, tata kelola organisasi, serta arah pengembangan asosiasi.

Bagi BERSATHU, asosiasi tidak cukup hanya menjadi tempat berhimpun atau ruang penyelesaian persoalan ketika masalah muncul.

Organisasi juga perlu mengambil peran preventif melalui edukasi regulasi, peningkatan kapasitas, penguatan standar profesional, dan perluasan kolaborasi.

“Asosiasi jangan hanya hadir ketika anggota mempunyai masalah. BERSATHU harus hadir sebelum persoalan terjadi melalui edukasi, penguatan kapasitas, tata kelola, kolaborasi dan peningkatan standar profesional anggotanya,” ujar Sulton.

Siap Bersinergi dengan Kementerian Haji dan Umrah

BERSATHU menegaskan kesiapannya menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola industri Haji dan Umrah.

Organisasi tersebut mendukung upaya peningkatan pengawasan selama kebijakan yang ditempuh diarahkan untuk menciptakan industri yang sehat, memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang patuh, dan melindungi jemaah.

“BERSATHU siap bersinergi dengan Kementerian Haji dan Umrah. Kami mendukung penguatan pengawasan dan tata kelola sepanjang orientasi akhirnya adalah menghadirkan industri yang sehat, memberikan kepastian kepada pelaku usaha yang taat dan yang terutama melindungi jemaah,” ungkapnya.

Melalui Executive Summit 2026, BERSATHU ingin mendorong pengembangan kapasitas anggota secara menyeluruh, tidak hanya pada sisi pemasaran dan pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada kepatuhan regulasi, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan perusahaan.

Sulton menekankan bahwa pelaku usaha boleh bersaing untuk memperoleh pasar, tetapi memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga reputasi industri di mata masyarakat.

“Kita mungkin berasal dari perusahaan yang berbeda dan berkompetisi di pasar yang sama. Tetapi kita mempunyai kepentingan yang jauh lebih besar yaitu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri Haji dan Umrah Indonesia,” katanya.

BERSATHU menyatakan akan melanjutkan program pengembangan kapasitas anggota, kemitraan strategis, edukasi regulasi, serta forum koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Kita tumbuh bersama, kita menguatkan industri bersama dan kita menjaga amanah jemaah bersama,” pungkas H. Sulton.(AM01)