BIMA, ARUSMEDIA.ID – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa mulai menunjukkan progres. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kini memprioritaskan Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sebagai lokasi utama pengembangan program pendidikan berasrama tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia di wilayah timur NTB.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo turun langsung meninjau kawasan calon lokasi pembangunan untuk memastikan kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung.
Dari hasil peninjauan awal, kawasan yang disiapkan dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat pendidikan terpadu.
“Lahannya cukup luas dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Saat ini kami sedang melihat lokasi yang paling siap untuk mendukung pembangunan,” ujar Dody saat meninjau lokasi, Jumat (29/5/2026).
Menurut Dody, ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor utama yang mendukung keberlanjutan pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, sebelum proyek dimulai, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah kajian teknis di lapangan.
Beberapa aspek yang masih menjadi perhatian meliputi akses jalan menuju kawasan, penataan alur sungai, penyesuaian jaringan listrik, hingga pengaturan fasilitas yang berada di sekitar lokasi pembangunan.
“Akses menuju lokasi masih menjadi tantangan. Karena itu seluruh aspek teknis harus dipastikan terlebih dahulu agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh realisasi Sekolah Rakyat melalui penyediaan lahan hibah yang telah disiapkan khusus untuk program tersebut.
“Tanah ini dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima. Saat ini masih dilakukan kajian teknis untuk menentukan lokasi yang paling tepat,” kata Gubernur Iqbal, usai mendampingi Menteri PU meninjau lokasi.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat dua alternatif lahan yang tengah dikaji dengan luas masing-masing sekitar 13 hektare dan 18 hektare.
Kedua lokasi tersebut dinilai memenuhi kebutuhan pengembangan kawasan pendidikan berkonsep asrama yang menjadi ciri utama Sekolah Rakyat.
Lebih dari sekadar pembangunan fasilitas pendidikan baru, menurut Iqbal, program ini merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul NTB yang mampu bersaing di masa depan.
Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB saat ini terus melakukan koordinasi serta kajian kelayakan guna memastikan lokasi yang dipilih benar-benar siap mendukung operasional Sekolah Rakyat dalam jangka panjang.
Hingga saat ini, Desa Pandai di Kecamatan Woha masih menjadi lokasi prioritas dengan peluang terbesar untuk ditetapkan sebagai pusat pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa.
Jika terealisasi, kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima diyakini akan menjadi tonggak penting pemerataan pendidikan di NTB.
Program ini diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih luas, inklusif, dan berkualitas bagi anak-anak daerah, sekaligus menjadi jalan menuju masa depan yang lebih baik.(AM02)
