JAKARTA, ARUSMEDIA.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memproyeksikan terbukanya jutaan peluang kerja baru pada 2026 seiring percepatan hilirisasi industri dan perkembangan ekonomi hijau di Indonesia.
Proyeksi tersebut tertuang dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan).
Kajian ini tidak hanya memetakan potensi pertumbuhan lapangan kerja, tetapi juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih membayangi pasar kerja nasional, mulai dari dominasi sektor informal, kesenjangan kompetensi tenaga kerja, hingga dampak transformasi digital.
Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan dunia kerja saat ini tengah mengalami perubahan besar yang dipengaruhi perkembangan kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, digitalisasi, dan tuntutan pembangunan berkelanjutan.
“Indonesia berada pada momentum penting untuk mentransformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Outlook Ketenagakerjaan 2026 memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,” ujar Anwar dalam keterangan resmi Kemnaker, Senin (22/6/2026).
Menurut Anwar, salah satu sumber pertumbuhan lapangan kerja terbesar dalam beberapa tahun ke depan berasal dari kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang terus diperluas pemerintah.
Selain itu, transisi menuju ekonomi hijau juga diperkirakan menjadi motor baru penciptaan pekerjaan. Dalam kajian tersebut, jumlah green jobs atau pekerjaan hijau diproyeksikan mencapai 3,88 juta tenaga kerja pada 2026.
Peluang tersebut akan tumbuh seiring berkembangnya sektor energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, hingga modernisasi industri berbasis teknologi ramah lingkungan.
“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting,” katanya.
Di tengah prospek positif tersebut, Outlook Ketenagakerjaan 2026 juga menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.
Salah satunya adalah tingginya jumlah pekerja di sektor informal. Data dalam kajian menunjukkan sekitar 58 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal, yang umumnya memiliki tingkat produktivitas dan perlindungan kerja lebih rendah dibanding sektor formal.
Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi menuju pasar kerja yang lebih berkualitas masih membutuhkan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak.
Perkembangan ekonomi digital turut membuka peluang kerja baru melalui berbagai platform digital dan model kerja fleksibel.
Namun di sisi lain, perubahan ini juga menghadirkan tantangan baru terkait hubungan kerja, perlindungan sosial pekerja, hingga kebutuhan pembaruan regulasi ketenagakerjaan agar mampu mengikuti dinamika ekonomi digital yang berkembang sangat cepat.
Tantangan lainnya adalah kesenjangan kompetensi digital tenaga kerja Indonesia. Outlook Ketenagakerjaan 2026 mencatat sekitar 50 persen tenaga kerja baru memiliki kemampuan literasi digital dasar hingga menengah, sementara kebutuhan industri saat ini menuntut lebih dari 80 persen tenaga kerja memiliki kompetensi digital yang memadai.
Selain itu, fenomena skill mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja masih menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemnaker terus memperkuat sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha maupun industri.
Langkah yang ditempuh meliputi revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, hingga harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan industri.
“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” ujar Anwar.
Ia berharap Outlook Ketenagakerjaan 2026 dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pembangunan ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia sekaligus menciptakan pasar kerja yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan.(AM01)
