MATARAM, ARUSMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan perubahan arah kebijakan inovasi daerah. Jika selama ini inovasi kerap diidentikkan dengan penciptaan program baru atau perolehan penghargaan, ke depan fokus utama diarahkan pada lahirnya solusi nyata yang mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat dan pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Abul Chair, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Innovative Government Award (IGA) 2026, di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/6/2026).
Menurut Abul Chair, esensi inovasi dalam pemerintahan bukanlah soal banyaknya program yang diciptakan atau penghargaan yang diraih, melainkan bagaimana inovasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta mengubah paradigma dari sekadar mengejar kuantitas inovasi menjadi menghadirkan inovasi yang benar-benar memberikan dampak dan manfaat nyata.
“Inovasi bukan bicara tentang mendapatkan penghargaan. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien, dan lebih berdampak bagi masyarakat. Penghargaan hanyalah instrumen untuk mengukur sejauh mana inovasi itu berjalan,” tegas Abul Chair.
Ia menilai NTB telah memiliki banyak inovasi yang lahir dari berbagai organisasi perangkat daerah. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan inovasi tersebut memiliki kualitas, keberlanjutan, serta dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat. Beberapa di antaranya meliputi replikasi inovasi, penguatan dokumentasi dan bukti dampak, pemanfaatan testimoni masyarakat, peningkatan unsur kebaruan, hingga hilirisasi inovasi melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Untuk itu, Abul Chair meminta seluruh kepala perangkat daerah berperan aktif sebagai penanggung jawab inovasi di instansi masing-masing.
Ia juga menekankan pentingnya proses pengembangan inovasi yang terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan awal, terdapat sekitar 150 inovasi yang berkembang di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB selama periode 2024–2025.
Gede Aryadi menjelaskan, sesuai arahan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, inovasi unggulan yang akan diusung pada ajang IGA 2026 adalah transformasi kebijakan pengentasan kemiskinan dari Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) menuju Program Desa Berdaya.
Program tersebut dinilai menjadi representasi perubahan pendekatan pembangunan di NTB, dari pola bantuan yang bersifat sektoral menuju pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis potensi desa.
“Pak Gubernur menginginkan inovasi yang kita tampilkan benar-benar mencerminkan ikhtiar besar NTB dalam mengatasi kemiskinan. Karena itu, transformasi dari JPS menuju Desa Berdaya menjadi salah satu inovasi strategis yang akan kita dorong sebagai model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat,” ujar Gede Aryadi.
Dari sisi capaian, NTB berhasil mencatat nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 73,23 pada 2025. Tahun ini, Pemprov NTB menargetkan peningkatan nilai menjadi 76 sesuai target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa peningkatan indeks bukanlah tujuan akhir. Inovasi daerah diharapkan menjadi instrumen penting untuk mendukung berbagai agenda pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, hingga percepatan reformasi birokrasi.
Dengan penguatan budaya inovasi di seluruh perangkat daerah serta dukungan kepemimpinan yang kuat, Pemprov NTB optimistis mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah paling inovatif di tingkat nasional.
“Pada akhirnya yang kita ukur bukan banyaknya inovasi yang dibuat, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari inovasi tersebut,” pungkas Abul Chair.(AM02)
