MATARAM, ARUSMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mematangkan langkah menuju target Net Zero Emission (NZE) atau emisi nol bersih pada 2050.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov NTB menggandeng Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam penyusunan peta jalan transisi energi bersih yang akan menjadi arah pembangunan energi daerah dalam beberapa dekade ke depan.
Komitmen itu mengemuka saat Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menerima audiensi Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa bersama jajaran di ruang kerja Gubernur NTB, Rabu (3/6/2026).
Gubernur Iqbal menegaskan, NTB membutuhkan strategi pembangunan yang terukur dan berkelanjutan agar proses transisi energi tidak hanya mampu menekan emisi karbon, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.
Menurutnya, IESR memiliki pengalaman dan kapasitas yang dapat membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan serta langkah strategis menuju target emisi nol bersih.
“IESR dapat memberikan masukan strategis untuk mengarusutamakan energi terbarukan. Dalam masa transisi energi seperti saat ini, inisiatif NZE juga perlu mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat,” ujar Iqbal.
Ia menambahkan, NTB memiliki kekayaan sumber daya energi terbarukan yang sangat besar dan berpotensi menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi hijau di masa mendatang.
CEO IESR Fabby Tumiwa menyatakan pihaknya siap mendampingi Pemprov NTB dalam menyusun peta jalan menuju NZE 2050.
Pendampingan tersebut mencakup pengembangan ekosistem transisi energi, penyusunan kebijakan, hingga penguatan daya tarik investasi sektor energi terbarukan.
Menurut Fabby, sejumlah daerah di Indonesia telah lebih dahulu menetapkan target emisi nol bersih, seperti Bali yang menargetkan NZE pada 2045 dan Nusa Tenggara Timur pada 2050.
Pengalaman tersebut dapat menjadi referensi penting bagi NTB dalam merancang strategi yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya.
Sebagai langkah awal, IESR telah menerbitkan kajian mengenai pengembangan pulau berbasis 100 persen energi terbarukan dan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan.
Hasil kajian tersebut menunjukkan Pulau Sumbawa memiliki peluang besar untuk memenuhi kebutuhan listriknya sepenuhnya dari energi bersih, terutama tenaga surya.
Potensi energi surya di wilayah itu diperkirakan mencapai 8,64 gigawatt (GW), menjadikannya salah satu kawasan paling prospektif untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Fabby mengatakan, pengalaman IESR dalam menyusun Peta Jalan Bali Emisi Nol Bersih 2045 untuk sektor ketenagalistrikan dapat menjadi salah satu model yang relevan bagi NTB.
“Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembangunan 100 GW energi surya di sekitar 80 ribu desa. Kami melihat ini sebagai momentum bagi daerah untuk berkontribusi dalam pencapaian target nasional,” katanya.
Selain pembangunan infrastruktur energi bersih, aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus, menilai NTB memiliki peluang besar menjadi pusat pengembangan tenaga kerja sektor energi terbarukan di kawasan Indonesia Timur.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Iqbal optimistis SDM NTB mampu bersaing dalam industri energi bersih, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Banyak tenaga kerja NTB memiliki kemampuan berbahasa Arab. Yang perlu diperkuat adalah pendidikan teknis, pusat pelatihan, dan dukungan sertifikasi agar mampu bersaing di sektor energi terbarukan,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman untuk menjajaki kerja sama penyusunan peta jalan NZE NTB sekaligus pengembangan kebijakan rendah emisi.
Sejumlah sektor yang menjadi fokus kolaborasi meliputi pengembangan kawasan rendah emisi, kendaraan listrik, transportasi publik berkelanjutan, energi terbarukan, pengembangan tenaga kerja hijau, hingga pembangunan kawasan industri ramah lingkungan.
Kolaborasi antara Pemprov NTB dan IESR diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat transformasi energi bersih sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai salah satu pusat pengembangan energi terbarukan nasional menuju target Net Zero Emission 2050.(AM02)
