MATARAM, ARUSMEDIA.ID – Pengusutan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) mendapat dukungan dari berbagai pihak. Namun, pengusutan tersebut dinilai tidak cukup jika hanya berfokus pada aktor di tingkat pusat.
Sekretaris Pimpinan Daerah (Sespimda) Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Nusa Tenggara Barat (NTB), Abdul Hakim, mendesak Kejaksaan Agung untuk memperluas penyelidikan hingga ke daerah-daerah, termasuk NTB, guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan.
Pria yang akrab disapa Bang Akim itu menilai Program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional berskala besar yang melibatkan banyak pihak di seluruh Indonesia.
Karena itu, menurutnya, pengawasan dan penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dari pusat hingga daerah.
“Kami meminta Kejaksaan Agung memerintahkan seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan penyimpangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Jangan sampai penegakan hukum hanya menyentuh tingkat pusat sementara potensi penyimpangan di daerah luput dari perhatian,” ujar Abdul Hakim, di Mataram, Selasa (23/6/2026).
Menurut Bang Akim, munculnya dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pihak dalam pengelolaan program tersebut menjadi sinyal penting bahwa program strategis nasional dengan anggaran besar tetap memiliki risiko penyimpangan apabila pengawasannya tidak dilakukan secara ketat.
Ia menjelaskan, implementasi Program MBG di lapangan melibatkan berbagai unsur, mulai dari penyedia bahan pangan, satuan pelayanan pemenuhan gizi, hingga mitra pelaksana di daerah. Karena itu, aparat penegak hukum perlu memastikan setiap penggunaan anggaran negara benar-benar sesuai peruntukan.
“Jika ada dugaan penyimpangan pada tingkat perencanaan maupun pengelolaan di pusat, maka implementasinya di daerah juga perlu ditelusuri. Apakah terdapat praktik mark up, pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, atau bentuk penyimpangan lainnya. Semua harus diperiksa secara objektif,” tegasnya.
Bang Akim menilai langkah Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola program-program strategis nasional yang menggunakan anggaran besar dari APBN.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah dengan alokasi anggaran yang sangat besar. Karena itu, transparansi dan pengawasan menjadi faktor penting agar tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal.
PKN NTB berharap aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada pihak-pihak di pusat, tetapi juga melakukan audit serta penelusuran terhadap pelaksanaan program di setiap daerah.
“Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung. Namun agar penanganan perkara ini benar-benar tuntas dan memberikan efek jera, pengusutannya harus menyentuh seluruh mata rantai pelaksanaan program, termasuk di daerah. NTB juga perlu menjadi perhatian agar publik memperoleh kepastian bahwa program yang diperuntukkan bagi masyarakat benar-benar berjalan sesuai tujuan,” katanya.
Di sisi lain, Bang Akim turut mengapresiasi aksi unjuk rasa yang dilakukan para pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis di Kota Mataram pada Senin kemarin (22/6/2026). Menurutnya, aksi tersebut merupakan bagian dari penyampaian aspirasi yang sah dalam sistem demokrasi.
Meski demikian, ia menegaskan dukungannya terhadap langkah pemerintah pusat yang saat ini menerapkan moratorium dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan terhindar dari potensi penyimpangan.
“Kami menghormati dan mengapresiasi teman-teman pengelola dapur MBG yang menyampaikan aspirasi secara terbuka. Namun kami juga mendukung langkah pemerintah pusat yang sedang melakukan moratorium dan evaluasi. Ini penting untuk memastikan program benar-benar berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan akuntabel,” ujarnya.
Bang Akim juga memberikan apresiasi kepada Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, yang turun langsung menemui massa aksi dan mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan para peserta aksi.(AM02)
