MATARAM, ARUSMEDIA.ID – Puluhan ribu warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) memadati kawasan Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6/2026). Mereka turun ke jalan menyuarakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Aksi tersebut muncul di tengah berbagai perdebatan mengenai pelaksanaan MBG di sejumlah daerah. Massa menilai program tersebut telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan akses gizi hingga pergerakan ekonomi di tingkat akar rumput.
Salah satu orator aksi, Arsa Ali Umar, menyebut MBG merupakan program yang manfaatnya paling cepat dirasakan masyarakat.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang usaha baru bagi berbagai sektor.
“Program MBG secara langsung menyentuh masyarakat bawah. Manfaatnya dirasakan tenaga kerja, petani, nelayan, pelaku UMKM, pemasok bahan pangan, hingga penerima manfaat yang mendapatkan asupan gizi lebih baik,” ujar Arsa.
Ia mengakui adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait program tersebut. Namun, para relawan, pelaku usaha, dan mitra pelaksana memilih hadir untuk memberikan dukungan agar program yang dinilai membawa manfaat luas itu tetap dilanjutkan.
Selain menyatakan dukungan, massa juga menegaskan komitmennya untuk ikut mengawasi pelaksanaan MBG di lapangan.
Mereka meminta tidak ada ruang bagi praktik manipulasi harga maupun penurunan kualitas makanan yang dapat merugikan penerima manfaat.
Arsa menilai sejumlah kasus yang sempat mencuat sebelumnya kemungkinan dilakukan oleh oknum tertentu dan tidak mencerminkan keseluruhan pelaksanaan program. Secara umum, kata dia, implementasi MBG di NTB berjalan cukup baik dan layak diteruskan.
Dalam orasinya, Arsa mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 861 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di NTB. Setiap unit disebut memiliki anggaran operasional sekitar Rp1 miliar per bulan.
Dengan jumlah tersebut, perputaran dana yang masuk ke perekonomian daerah diperkirakan mencapai sekitar Rp860 miliar setiap bulan. Dalam setahun, nilainya dapat melampaui Rp10 triliun.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi, melainkan juga instrumen penggerak ekonomi yang melibatkan petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja lokal.
Menanggapi tudingan bahwa program hanya menguntungkan segelintir pihak, Arsa menegaskan pengelolaan MBG telah dilengkapi sistem pengawasan berlapis.
Ia menjelaskan pencairan anggaran tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pengelola SPPG. Proses tersebut harus melalui persetujuan petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain itu, laporan keuangan juga diawasi melalui mekanisme audit internal, akuntan, hingga pemeriksaan lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Dengan sistem pengawasan yang berlapis, peluang terjadinya kerugian negara sangat kecil,” tegasnya.
Gelombang dukungan masyarakat tersebut mendapat respons langsung dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang turun menemui massa aksi.
Di hadapan ribuan peserta aksi, Gubernur Iqbal menyampaikan peringatan keras kepada pengelola SPPG yang masih terbukti mencari keuntungan tambahan dari pengadaan bahan baku MBG.
Menurutnya, praktik tersebut berpotensi menurunkan kualitas makanan yang diterima anak-anak dan bertentangan dengan tujuan utama program.
“Kalau nanti ternyata program ini dilanjutkan dan masih ada yang melakukan mark up harga atau mengambil keuntungan tambahan, saya orang pertama bersama Satgas dan BGN yang akan menindak dan menutup dapurnya,” tegas Gubernur Iqbal.
Gubernur Iqbal mengungkapkan dirinya telah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah lokasi dan menemukan indikasi adanya pengelola yang masih mengambil margin tambahan dari belanja bahan baku.
Akibatnya, kualitas makanan yang seharusnya diterima penerima manfaat berpotensi mengalami penurunan.
“Saya sudah turun langsung ke beberapa tempat. Masih ada yang mencari keuntungan tambahan dari bahan baku sehingga kualitas makanan menjadi menurun,” ungkapnya.
Gubernur Iqbal menegaskan program MBG tidak boleh dijadikan sarana mencari keuntungan pribadi. Seluruh anggaran yang dialokasikan pemerintah harus digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.
Karena itu, ia meminta seluruh pengelola SPPG yang masih melakukan praktik tersebut untuk segera menghentikannya.
“Kalau yang tidak pernah mengambil margin tambahan, alhamdulillah. Tapi yang masih melakukan, berhenti mulai hari ini. Tobat, istigfar, dan luruskan niat,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, Gubernur Iqbal berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi Aliansi Rakyat NTB kepada pemerintah pusat.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memiliki tanggung jawab untuk mengawal sekaligus meneruskan aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Karena ada aspirasi yang disampaikan masyarakat hari ini, maka itu menjadi kewajiban kami untuk meneruskannya kepada pemerintah pusat,” pungkasnya.(AM02)
