JAKARTA, ARUSMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kembali mencatatkan capaian strategis di tingkat nasional. Melalui pendekatan diplomasi antarlembaga yang aktif dengan pemerintah pusat, NTB menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebagai fondasi percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis Blue Economy atau ekonomi biru.
Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Capaian tersebut semakin menegaskan posisi NTB sebagai daerah yang bergerak cepat menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan program prioritas pemerintah pusat.
Gubernur Iqbal menegaskan, Pemprov NTB kini mengedepankan pola hubungan yang lebih proaktif dengan kementerian dan lembaga negara.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya menunggu program dari pusat, tetapi harus mampu membangun komunikasi yang intensif, menyamakan visi, serta menghadirkan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Gubernur Iqbal.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan di NTB. Berbekal pengalaman sebagai diplomat, Gubernur Iqbal mendorong diplomasi antarlembaga sebagai strategi memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Dengan pendekatan itu, komunikasi tidak lagi berhenti pada koordinasi administratif semata, tetapi berkembang menjadi kemitraan strategis yang mampu mempercepat lahirnya berbagai program pembangunan untuk NTB.
Bagi Pemprov NTB, diplomasi bukan sekadar membangun relasi, melainkan instrumen untuk membuka ruang kolaborasi, mempercepat sinkronisasi kebijakan, sekaligus menarik lebih banyak program strategis nasional agar dapat direalisasikan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Kerja sama antara Pemprov NTB dan KKP akan berlangsung selama lima tahun dengan sembilan ruang lingkup strategis yang menjadi fokus pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
Program tersebut mencakup sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, hilirisasi dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan.
Seluruh program diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi maritim NTB sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut melalui penerapan konsep ekonomi biru.
Kesepakatan ini juga diharapkan memperkuat integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang laut.
Dengan sinkronisasi tersebut, pembangunan sektor kelautan diyakini akan berjalan lebih terarah, memberikan kepastian bagi investasi, sekaligus menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.
Manfaat kerja sama ini diproyeksikan dapat dirasakan langsung oleh nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, hingga masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi industri perikanan, perluasan akses pasar, serta pengembangan sumber daya manusia yang lebih kompetitif.
Di sisi lain, pendekatan ekonomi biru menjadi fondasi agar pertumbuhan ekonomi maritim tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian sumber daya kelautan untuk generasi mendatang.
Keberhasilan NTB menjadi satu-satunya provinsi yang menandatangani nota kesepakatan strategis bersama KKP pada momentum tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mampu mempercepat hadirnya program nasional di daerah.
Bagi Pemprov NTB, keberhasilan sebuah kerja sama tidak diukur dari banyaknya dokumen yang ditandatangani, melainkan dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Melalui diplomasi antarlembaga yang profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, Pemprov NTB terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna menghadirkan lebih banyak program strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan nelayan, penguatan ekonomi maritim, serta percepatan terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.(AM01)
