LOMBOK BARAT, ARUSMEDIA.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjalankan pemerintahan yang berpihak sepenuhnya kepada rakyat.
Menurutnya, seluruh kebijakan negara harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum yang adil, serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat (10/7/2026).
Di hadapan jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta ribuan warga yang menghadiri peresmian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh penyelenggara negara memikul amanah besar untuk mengabdi kepada rakyat.
“Semua aparat negara adalah pelayan rakyat. Jabatan, kewenangan, dan seluruh fasilitas yang dimiliki merupakan amanah dari rakyat yang harus digunakan secara bertanggung jawab,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menekankan, seluruh unsur pemerintahan, mulai dari birokrasi, TNI, Polri hingga aparat penegak hukum, memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan negara hadir melayani kepentingan masyarakat.
Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya menegakkan supremasi hukum secara adil tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan seseorang.
Menurutnya, penegakan hukum yang berkeadilan menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo kembali menegaskan tekad pemerintah memberantas korupsi dan menghentikan berbagai kebocoran keuangan negara yang selama ini menghambat pembangunan.
Ia menekankan bahwa setiap rupiah uang negara harus dikelola secara efektif dan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Presiden Prabowo juga memastikan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat hidup dalam kemiskinan ataupun mengalami kesulitan memperoleh pangan.
Karena itu, penguatan ketahanan pangan akan terus menjadi prioritas nasional melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas pertanian, serta keberpihakan kepada para petani. “Ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa,” ujar Presiden Prabowo.
Di sektor energi, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme terhadap upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional melalui pengembangan bahan bakar nabati B50.
Program tersebut dinilai mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran negara.
Menurut Presiden Prabowo, implementasi B50 berpotensi menghemat anggaran hingga sekitar Rp170 triliun. Dana tersebut, lanjutnya, dapat dialihkan untuk mempercepat pembangunan bendungan, jaringan irigasi, sekolah, rumah sakit, hingga berbagai infrastruktur strategis lainnya yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Meski mengakui berbagai kebijakan strategis pemerintah tidak selalu berjalan mudah, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan tetap konsisten mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan nasional, meskipun menghadapi berbagai tantangan maupun kepentingan tertentu yang menghambat upaya mewujudkan kemandirian bangsa.
Presiden Prabowo optimistis, melalui pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang adil, pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab, serta pembangunan yang berpihak kepada rakyat, Indonesia mampu menjadi bangsa yang semakin berdaulat, mandiri, maju, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.(AM02)
