Dari Data ke Kebijakan, Pemprov NTB Finalisasi Dashboard Eksekutif untuk Pantau Kinerja Daerah

MATARAM, ARUSMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) tengah menuntaskan pengembangan Dashboard Eksekutif berbasis data yang disiapkan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memperkuat pengendalian pembangunan daerah.

Bukan sekadar layar berisi grafik dan angka, dashboard ini dirancang agar pimpinan daerah dapat membaca kondisi NTB secara lebih cepat, mulai dari capaian kinerja perangkat daerah, realisasi anggaran, program prioritas, pengaduan masyarakat, hingga pelayanan dasar.

Finalisasi rancangan tersebut dibahas dalam Lokakarya Perumusan Rancangan Akhir Dashboard Eksekutif di Hotel Lombok Raya, Mataram, pada Rabu (19/8/2026).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan transformasi digital pemerintahan tidak boleh berhenti pada pembangunan aplikasi.

Menurutnya, perubahan yang lebih penting adalah menggeser pola kerja pemerintahan dari keputusan berbasis intuisi menuju kebijakan yang bertumpu pada bukti, fakta, dan data.

“Transformasi digital pada akhirnya bukan sekadar membangun aplikasi, tetapi bagaimana kita melakukan perubahan dalam cara kerja pemerintah. Bagaimana pemerintah bertumpu pada intuisi menuju pemerintahan yang bertumpu pada bukti, fakta, dan data,” ujarnya.

Ia mengatakan kualitas pemerintahan tidak cukup diukur dari seberapa banyak program yang dijalankan. Yang tak kalah penting adalah kemampuan pemerintah memastikan setiap kebijakan disusun berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, data dipandang sebagai aset strategis pemerintah yang dapat memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, serta berbagai sumber daya pembangunan lainnya.

“Data harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, pengendalian pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Pengembangan Dashboard Eksekutif NTB berjalan beriringan dengan penguatan NTB Satu Data sebagai implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.

Platform tersebut diarahkan menjadi sumber data resmi pemerintah daerah dengan mengedepankan standar data, metadata, kode referensi, interoperabilitas, serta satu sumber data resmi sebagai rujukan pengambilan kebijakan.

Penataan data sektoral pun terus dilakukan. Dari sebelumnya sekitar 1.961 dataset sektoral, pemerintah melakukan validasi dan penyederhanaan hingga pada 2026 tersisa sekitar 921 jenis data yang diproduksi oleh 43 perangkat daerah.

Langkah ini dilakukan untuk mengurangi duplikasi sekaligus memastikan setiap data memiliki definisi dan substansi yang jelas.

“Data yang kita miliki harus benar-benar berkualitas, jangan sampai ada data yang judulnya berbeda tetapi isinya sama, atau judulnya sama tetapi isinya berbeda. Ini yang sedang kita padukan dan validasi,” jelasnya.

Ahsanul Khalik juga menekankan pentingnya integrasi data antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB, dan pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, kualitas kebijakan akan meningkat apabila data dapat dipertukarkan secara cepat, akurat, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Upaya integrasi tersebut mulai diarahkan pada berbagai platform pemerintah, termasuk sistem yang dikelola pemerintah pusat.

Pemprov NTB juga mulai menjajaki integrasi dengan pemerintah kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur.

Pimpinan Program SKALA NTB, Anja Kusuma, mengatakan lokakarya tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai bentuk dashboard dan kebutuhan data pimpinan daerah.

Rancangan Dashboard Eksekutif kini memasuki tahap akhir sebelum dipresentasikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah NTB.

Anja mengibaratkan dashboard tersebut seperti panel pada kendaraan. Jika pengemudi membutuhkan informasi penting dalam satu pandangan, pimpinan daerah juga membutuhkan gambaran kondisi pemerintahan secara ringkas tanpa harus membaca laporan panjang.

“Dashboard ini kami analogikan seperti dashboard pada kendaraan. Data yang kompleks dan sebelumnya tersaji dalam laporan panjang perlu diubah menjadi informasi visual yang ringkas, sederhana, mudah dipahami, dan dapat dilihat dalam satu layar,” jelasnya.

Karena itu, lokakarya tidak hanya membahas tampilan visual. Peserta turut mengurai kebutuhan informasi pimpinan, perangkat daerah yang bertanggung jawab sebagai produsen data, mekanisme produksi dan verifikasi, hingga alur pengelolaan data sebelum ditampilkan dalam dashboard.

Dashboard Eksekutif NTB dirancang memuat sejumlah indikator strategis daerah.

Di antaranya indikator kinerja utama kepala daerah dan perangkat daerah, target dan realisasi, tren kinerja, program dan penerima manfaat, program prioritas daerah, pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, pelaksanaan APBD, Program Strategis Nasional (PSN), hingga capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dengan sistem tersebut, pimpinan daerah diharapkan dapat melihat perkembangan kinerja perangkat daerah dan program pemerintah secara lebih cepat.

Informasi mengenai program dan penerima manfaat juga akan dibuat lebih detail. Data dapat menunjukkan sasaran program, lokasi, jumlah penerima, bentuk intervensi, hingga perkembangan hasil program.

Model ini penting untuk mendeteksi potensi tumpang tindih program sekaligus memastikan intervensi pemerintah benar-benar menjangkau kelompok dan wilayah yang membutuhkan.

Ahsanul Khalik mencontohkan, data penyandang disabilitas dari sektor sosial dapat dikaitkan dengan data pendidikan.

Dari integrasi tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran lebih utuh mengenai kebutuhan fasilitas pendidikan bagi kelompok penyandang disabilitas.

“Keputusan pembangunan tidak cukup hanya berdasarkan data dari satu perangkat daerah. Kita perlu menggabungkan berbagai sumber data agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Lebih jauh, Dashboard Eksekutif diharapkan tidak hanya menjadi alat monitoring, tetapi juga memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Pimpinan dapat memantau indikator secara berkala berdasarkan data yang terukur. Ketika ditemukan program yang mengalami keterlambatan atau target yang belum tercapai, evaluasi dan arahan dapat dilakukan lebih cepat.

Dengan demikian, pola pelaporan pemerintahan secara perlahan diarahkan dari laporan administratif menuju pelaporan berbasis data aktual, terukur, dapat ditelusuri, dan diperbarui secara berkala.

Alurnya dimulai dari perangkat daerah sebagai produsen data. Data kemudian melewati proses integrasi, validasi, verifikasi, dan pemutakhiran melalui ekosistem NTB Satu Data sebelum disajikan dalam Dashboard Eksekutif.

Informasi tersebut selanjutnya menjadi bahan analisis bagi Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah dalam mengambil keputusan, merumuskan kebijakan, menentukan intervensi, serta mengukur dampaknya terhadap masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan dashboard tidak ditentukan oleh seberapa modern tampilannya, melainkan seberapa jauh data yang ditampilkan mampu mengubah keputusan menjadi lebih cepat, kebijakan menjadi lebih presisi, dan program pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Pemprov NTB berharap Dashboard Eksekutif menjadi bagian penting dari ekosistem pemerintahan berbasis data—menghubungkan data sektoral, kinerja, anggaran, pelayanan publik, dan kebutuhan masyarakat dalam satu sistem informasi yang lebih terintegrasi.

Jika berjalan optimal, dashboard tersebut bukan lagi sekadar alat untuk melihat angka, tetapi menjadi “panel kendali” pembangunan NTB: membantu pemerintah membaca persoalan lebih cepat, menentukan langkah lebih tepat, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran dan setiap program benar-benar menghasilkan dampak bagi masyarakat.(AM02)