LOMBOK TENGAH, ARUSMEDIA.ID – Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026, menjaga keamanan tidak cukup hanya dilakukan ketika persoalan sudah muncul.
Deteksi dini dan komunikasi langsung dengan masyarakat justru menjadi langkah penting untuk mencegah potensi konflik sejak awal.
Pendekatan itulah yang dilakukan Kapolsek Kopang, AKP Muh. Zulmajdi, S.H., dengan merangkul para kepala kewilayahan se-Desa Lendang Ara, Lombok Tengah.
Silaturahmi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), sekaligus memastikan dinamika menjelang Pilkades tetap berada dalam suasana aman, tertib, dan kondusif.
Pertemuan berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban. Kapolsek Kopang duduk bersama para kepala kewilayahan serta sejumlah unsur terkait untuk membangun komunikasi secara langsung.
Tidak ada kesan pertemuan yang kaku. Percakapan berlangsung cair dalam suasana kekeluargaan.
Namun, di balik suasana tersebut terselip pesan yang cukup serius: Pilkades merupakan pesta demokrasi masyarakat desa yang harus dijaga agar tidak berubah menjadi sumber perpecahan.
Kepala kewilayahan dipandang memiliki posisi strategis karena berada sangat dekat dengan masyarakat. Mereka mengetahui kondisi lingkungan, memahami karakter warga, sekaligus menjadi salah satu pihak yang paling cepat mengetahui ketika muncul persoalan di tengah masyarakat.
Karena itu, komunikasi antara kepolisian dan kepala kewilayahan menjadi penting, terutama ketika tahapan Pilkades mulai memasuki fase yang berpotensi meningkatkan dinamika politik di tingkat desa.
Perbedaan pilihan politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Setiap warga memiliki hak menentukan calon yang dianggap mampu membawa perubahan bagi desanya.
Yang menjadi perhatian adalah bagaimana perbedaan tersebut tetap dikelola secara dewasa sehingga tidak berkembang menjadi perselisihan antarkelompok maupun mengganggu hubungan sosial masyarakat.
Di sinilah pendekatan persuasif memiliki peran besar.
Polisi tidak hanya dituntut hadir ketika gangguan keamanan terjadi. Kehadiran aparat juga dibutuhkan sejak sebelum persoalan muncul, salah satunya dengan membangun komunikasi dan memperkuat jejaring informasi di tingkat masyarakat.
Dalam video yang diterima, AKP Muh. Zulmajdi terlihat berbincang langsung dengan para kepala kewilayahan. Mereka duduk bersama dalam suasana informal, membahas berbagai hal dalam bingkai silaturahmi.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa menjaga keamanan bukan semata-mata berbicara mengenai penindakan.
Ada langkah lain yang tidak kalah penting, yakni membangun kepercayaan, membuka ruang komunikasi, dan memastikan persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diketahui lebih awal.
Dalam konteks Pilkades, langkah tersebut menjadi semakin relevan.
Sebab, dinamika politik desa kerap bersentuhan langsung dengan hubungan sosial masyarakat. Para calon dan pendukungnya berasal dari lingkungan yang sama.
Mereka bertetangga, memiliki hubungan keluarga, bekerja di lingkungan yang sama, dan setelah pemungutan suara selesai tetap akan hidup berdampingan.
Karena itu, kemenangan dalam kontestasi politik desa seharusnya tidak dibayar dengan retaknya hubungan sosial masyarakat.
Pilkades pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak dan terpilih menjadi kepala desa.
Lebih dari itu, Pilkades merupakan mekanisme masyarakat untuk menentukan sosok yang dipercaya memimpin sekaligus mengarahkan pembangunan desa dalam beberapa tahun ke depan.
Pesan menjaga persaudaraan menjadi penting ketika tensi politik mulai meningkat.
Komunikasi terbuka antara aparat kepolisian, pemerintah desa, kepala kewilayahan, tokoh masyarakat, dan warga dapat menjadi salah satu instrumen pencegahan agar perbedaan pilihan tidak berkembang menjadi konflik.
Kepala kewilayahan juga memiliki peran sebagai mata dan telinga di tengah masyarakat. Informasi mengenai dinamika warga yang diperoleh dari tingkat bawah dapat menjadi bahan bagi aparat untuk menentukan langkah pencegahan secara lebih cepat dan tepat.
Prinsipnya sederhana: persoalan yang diketahui dan diselesaikan sejak dini jauh lebih baik dibandingkan konflik yang baru ditangani setelah membesar.
Silaturahmi Kapolsek Kopang bersama kepala kewilayahan se-Desa Lendang Ara menjadi bagian dari pendekatan tersebut.
Polisi membangun komunikasi sebelum gangguan keamanan terjadi. Dengan begitu, jika terdapat persoalan atau gesekan yang berpotensi mengganggu kondusivitas wilayah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi sedini mungkin.
Langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa menciptakan situasi aman menjelang Pilkades bukan hanya menjadi tugas kepolisian.
Keamanan merupakan tanggung jawab bersama.
Polisi memiliki peran menjaga Kamtibmas, pemerintah desa berperan memastikan tahapan berjalan sesuai ketentuan, kepala kewilayahan menjadi penghubung langsung dengan warga, sementara masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga kedewasaan dalam berdemokrasi.
Sinergi seluruh unsur tersebut menjadi modal penting menghadapi Pilkades serentak 2026.
Harapannya, pesta demokrasi di Desa Lendang Ara tidak hanya berjalan aman dan tertib saat tahapan pemilihan berlangsung, tetapi juga meninggalkan suasana sosial yang tetap harmonis setelah hasil ditetapkan.
Sebab, pilihan politik boleh berbeda.
Tetapi ketika seluruh tahapan Pilkades berakhir, masyarakat tetap memiliki satu rumah bersama: desa tempat mereka hidup, bekerja, dan membangun masa depan.
Pilkades boleh berbeda pilihan, tetapi keamanan, persaudaraan, dan kondusivitas masyarakat harus tetap menjadi kepentingan bersama.(AM01)
