KUTAI KARTANEGARA, ARUSMEDIA.ID – Sengketa lahan garapan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), berujung pada dugaan penganiayaan menggunakan senjata tajam.

Seorang warga asal Sasak-Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalami luka berat setelah diduga diserang ketika mempertahankan lahan yang selama ini digarapnya.

Peristiwa tersebut terjadi di kawasan persawahan berstatus Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, Kukar, Rabu (23/9/2026) sekitar pukul 11.00 Wita.

Korban diketahui merupakan pasangan suami istri, A’an Junaidi dan Huriah. Keduanya disebut menggarap lahan tersebut berdasarkan surat garap yang diterbitkan Pemerintah Desa Rantau Hempang.

Persoalan bermula ketika seorang pria bernama Poni, yang disebut berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga mengambil alih lahan yang selama ini digarap pasangan tersebut.

A’an dan Huriah kemudian menegur Poni agar tidak mengambil lahan garapan mereka. Teguran itu diduga berujung pada aksi kekerasan menggunakan senjata tajam.

Akibat kejadian tersebut, Huriah mengalami luka gores pada bagian punggung. Sementara A’an Junaidi mengalami luka lebih serius pada bagian lengan hingga harus mendapatkan perawatan medis dan menjalani operasi di rumah sakit.

Kasus tersebut kemudian ditangani aparat kepolisian. Poni telah diamankan dan ditahan di Polres Kutai Kartanegara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Penanganan perkara tidak hanya berfokus pada proses pidana. Kepolisian juga mengambil langkah antisipatif karena para pihak disebut memiliki latar belakang daerah yang berbeda.

Polsek Muara Kaman memanggil tokoh masyarakat dari NTT dan tokoh masyarakat Sasak-Lombok untuk mengikuti proses mediasi.

Langkah tersebut dilakukan guna menjaga situasi tetap kondusif sekaligus mencegah perkara individual berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.

Dalam mediasi tersebut disepakati biaya yang timbul akibat operasi dan perawatan kedua korban di rumah sakit menjadi tanggung jawab pihak pelaku atau keluarga pelaku.

Dalam naskah kesepakatan, pembebanan biaya tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 98 KUHP jo Pasal 70 KUHP Baru mengenai restitusi.

Sementara proses mediasi berjalan, penanganan perkara pidana terhadap Poni tetap berlanjut melalui kepolisian.

Berdasarkan keterangan dalam naskah tersebut, terduga pelaku dijerat dengan Pasal 468 ayat (1) KUHP Baru tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara, jo Pasal 466 ayat (1) KUHP Baru tentang penganiayaan dengan ancaman pidana maksimal dua tahun enam bulan penjara.

Perkara itu juga dikaitkan dengan Pasal 470 KUHP Baru mengenai pemberatan penggunaan senjata tajam serta Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan atau penggunaan senjata tajam.

Kasus tersebut kemudian mendapat perhatian Pengurus Wilayah Aliansi Sasak Lombok Indonesia (ASLI) Kalimantan Timur bersama Masyarakat Adat Sasak (MAS).

Ketua ASLI Provinsi Kaltim, M. Hamdan Wirhadi, meminta masyarakat tidak terburu-buru membawa perkara tersebut ke ranah antarsuku.

Menurut Hamdan Wirhadi, perkara tersebut harus ditempatkan sebagai dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan persoalan personal dan sengketa lahan garapan.

“Kasus ini murni pidana penganiayaan personal terkait sengketa garapan, bukan konflik antar suku. Mari serahkan proses hukum kepada Polres Kutai Kartanegara dan Polsek Muara Kaman,” kata Hamdan Wirhadi dalam keterangan resminya, Kamis (24/9/2026).

ASLI Kaltim bersama MAS juga mendesak aparat kepolisian menangani perkara tersebut secara cepat, profesional, dan transparan.

Desakan itu disampaikan agar proses hukum memberikan kepastian kepada korban dan keluarganya sekaligus mencegah munculnya keresahan di tengah masyarakat.

“Kami mengecam keras segala bentuk premanisme, kekerasan fisik, dan perbuatan sewenang-wenang yang mengancam keselamatan jiwa warga kami serta mencederai kedamaian hidup berdampingan di tanah Kalimantan Timur,” tegas Hamdan Wirhadi.

ASLI Kaltim dan MAS meminta Polda Kalimantan Timur, khususnya Polres Kutai Kartanegara, melakukan penyelidikan secara menyeluruh serta mempercepat penanganan perkara.

Di tengah proses hukum tersebut, ASLI Kaltim dan MAS mengimbau warga Sasak di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, tetap tenang dan menahan diri.

Masyarakat diminta tidak melakukan pengerahan massa, aksi balasan, maupun tindakan main hakim sendiri.

Pengawalan terhadap perkara, menurut mereka, tetap dapat dilakukan, tetapi harus melalui jalur yang tertib, damai, dan sesuai ketentuan hukum.

Imbauan tersebut dinilai penting karena perkara yang bermula dari dugaan tindak pidana dapat memiliki dampak sosial lebih luas apabila identitas kelompok ikut dibawa ke dalam persoalan.

ASLI Kaltim dan MAS menegaskan perbedaan latar belakang para pihak tidak seharusnya menjadi alasan untuk memperluas persoalan menjadi konflik antarsuku.

Mereka juga menyatakan pentingnya menjaga kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Timur yang dihuni berbagai kelompok dengan latar belakang budaya berbeda.

ASLI Kaltim menegaskan masyarakat Sasak tetap berkomitmen menjaga keharmonisan kehidupan sosial di Kalimantan Timur. Prinsip tersebut antara lain tercermin dalam pepatah, “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”.

Pepatah itu menjadi simbol komitmen untuk menghormati aturan, norma, budaya, serta kehidupan sosial masyarakat di daerah tempat seseorang tinggal.

Namun, Hamdan Wirhadi menegaskan menjaga keharmonisan tidak berarti mengabaikan dugaan tindak kriminal yang mengancam keselamatan warga.

“Kami tidak akan tinggal diam jika hak hidup, keselamatan, dan kehormatan warga kami diusik oleh tindakan kriminal,” tegasnya.

Kini, proses hukum terhadap Poni masih berjalan. Polisi diharapkan mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh, mulai dari sengketa lahan hingga dugaan penganiayaan menggunakan senjata tajam.

Penyelesaian melalui jalur hukum diharapkan dapat memberikan kepastian bagi korban sekaligus menjaga situasi keamanan di Muara Kaman.

Yang tak kalah penting, perkara tersebut diharapkan tetap diposisikan sebagai persoalan hukum antarindividu dan tidak berkembang menjadi konflik sosial yang menyeret identitas kelompok.

Dengan demikian, perlindungan terhadap korban dapat berjalan, proses hukum tetap dikawal, dan hubungan antarmasyarakat di Kalimantan Timur tetap terjaga.(AM04)