Gubernur NTB: Kritik Pers Bukan Ancaman, Tapi Cermin bagi Pemerintah

MATARAM, ARUSMEDIA.ID – Di tengah banjir informasi yang bergerak dalam hitungan detik, tantangan terbesar pers bukan lagi sekadar menjadi yang pertama memberitakan.

Jauh lebih penting, wartawan dituntut menjadi pihak yang memastikan informasi yang sampai ke publik benar, terverifikasi, dan memiliki konteks.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan, kemerdekaan pers harus berjalan beriringan dengan profesionalisme dan tanggung jawab.

Kebebasan tanpa ketelitian, menurutnya, justru dapat menggerus kepercayaan publik yang menjadi modal utama media.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, saat membuka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI NTB di Mataram, Kamis (10/9/2026).

Menurut Gubernur Iqbal, pers memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi. Pemerintah justru membutuhkan media yang independen untuk mengawasi kebijakan, menyuarakan persoalan masyarakat, sekaligus memberikan kritik yang dapat menjadi cermin bagi pemerintah.

“Gubernur dan Wakil Gubernur membuka seluas-luasnya ruang kritik bagi insan pers. Bagi pemerintah, kritik yang berbasis data bukanlah ancaman. Kritik yang jujur adalah cermin,” ujar Ahsanul Khalik, yang akrab disapa AKA, menyampaikan pesan Gubernur Iqbal.

Ia menegaskan, kemitraan antara pemerintah dan pers tidak boleh dimaknai sebagai hubungan yang membuat media kehilangan independensi.

Pers tetap memiliki fungsi kontrol, sementara pemerintah memiliki tanggung jawab menjalankan pemerintahan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pers tidak perlu menjadi corong pemerintah. Namun, pers juga tidak harus menjadi musuh pemerintah. Pemerintah dan pers dapat bekerja sama untuk kepentingan masyarakat, tanpa kehilangan independensi masing-masing,” tegasnya.

Gubernur Iqbal melihat perkembangan teknologi telah mengubah wajah dunia jurnalistik. Informasi kini dapat diproduksi, dikemas, dan disebarkan siapa saja. Dalam situasi seperti itu, wartawan justru memiliki tantangan yang semakin berat.

Ketika semua orang bisa menjadi penyebar informasi, nilai seorang wartawan terletak pada kemampuannya memastikan informasi tersebut benar.

Karena itu, Gubernur Iqbal mengingatkan agar wartawan tidak terjebak pada perlombaan kecepatan dan popularitas.

“Jangan sampai kecepatan mengalahkan ketelitian. Jangan sampai popularitas mengalahkan kebenaran. Jangan sampai asumsi mengalahkan fakta,” pesannya.

Menurut dia, wartawan tidak cukup hanya mengandalkan apa yang terlihat atau terdengar. Setiap informasi perlu diperiksa, dikonfirmasi, dan ditempatkan dalam konteks yang tepat sebelum disampaikan kepada publik.

Prinsip tersebut, kata Gubernur Iqbal, sejalan dengan nilai tabayun dalam Islam, yakni memeriksa kebenaran sebuah kabar sebelum mempercayai dan menyebarkannya.

“Periksa sebelum percaya. Teliti sebelum menyimpulkan. Pastikan sebelum menyampaikan,” tegasnya.

Pesan itu menjadi penting karena sebuah berita dapat dibuat dalam waktu singkat, tetapi dampaknya bisa berlangsung jauh lebih panjang.

Kesalahan informasi dapat membentuk persepsi publik, memengaruhi reputasi seseorang atau lembaga, bahkan memicu persoalan yang lebih luas.

Semakin besar jangkauan sebuah media, semakin besar pula tanggung jawab moral wartawan yang bekerja di dalamnya.

Gubernur Iqbal menegaskan kemerdekaan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan telah dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, kemerdekaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari profesionalisme dan etika jurnalistik.

“Kebebasan pers adalah hak, tetapi kebebasan pers juga amanah. Kebebasan pers bukanlah kebebasan dari tanggung jawab,” ujarnya.

Hal serupa berlaku dalam konteks keterbukaan informasi publik. Pemerintah, menurutnya, harus membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka. Namun, keterbukaan tetap memiliki batas yang diatur oleh hukum karena tidak semua informasi memiliki status yang sama.

“Keterbukaan bukan berarti tanpa batas. Kebebasan pers bukan berarti tanpa tanggung jawab. Yang kita bangun adalah kebebasan yang beradab, keterbukaan yang bertanggung jawab, dan jurnalistik yang bermartabat,” katanya.

Lebih jauh, Gubernur NTB berharap wartawan tidak berhenti pada kemampuan teknis menulis berita. Wartawan juga harus mampu membaca persoalan secara lebih dalam dan membantu masyarakat memahami isu yang memengaruhi kehidupan mereka.

Pemberitaan mengenai kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga kebijakan publik, misalnya, tidak cukup hanya menyajikan peristiwa. Berita perlu ditopang data, fakta, regulasi, serta pengalaman masyarakat yang terdampak.

“Tugas wartawan bukan sekadar memberitakan peristiwa. Tugas wartawan adalah membantu masyarakat memahami makna di balik peristiwa,” katanya.

Sementara itu, Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin mengatakan UKW dan OKK merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan di daerah.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 120 peserta. Sebanyak 54 wartawan mengikuti UKW yang terdiri atas jenjang muda, madya, dan utama.

Ikliluddin mengatakan UKW tidak hanya menguji kemampuan teknis wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Peserta juga diuji mengenai pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Pers, perilaku jurnalistik, serta kemampuan menghasilkan pemberitaan yang berlandaskan fakta dan etika.

Bagi Pemprov NTB, penguatan kompetensi wartawan pada akhirnya merupakan bagian dari upaya memperkuat demokrasi.

Pemerintah tidak membutuhkan media yang selalu membenarkan kebijakan, melainkan media yang berani bertanya, cermat memeriksa, jujur memberitakan, dan bertanggung jawab kepada publik.

Sebab, di era ketika informasi semakin mudah dibuat dan disebarkan, sesuatu yang semakin sulit dibangun justru adalah kepercayaan.

Gubernur Iqbal pun mengingatkan, ukuran terbesar martabat seorang wartawan bukan semata seberapa sering namanya muncul atau seberapa banyak berita yang dibaca. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa kuat kepercayaan publik yang mampu dijaganya.

“Ketika kepercayaan publik terjaga, pers tidak hanya menjadi penyampai berita. Pers menjadi penjaga akal sehat publik. Dan ketika akal sehat publik terjaga, demokrasi tumbuh, pembangunan memiliki arah, dan pada akhirnya masyarakatlah yang merasakan manfaatnya,” pungkasnya.(AM03)