JAKARTA, ARUSMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) membawa pulang tiga apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Bukan sekadar penghargaan administratif, tiga capaian itu menyentuh isu yang langsung bersinggungan dengan kebutuhan dasar masyarakat: rumah layak huni, akses pendidikan, hingga pengelolaan sampah dan lingkungan.
Apresiasi tersebut diberikan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
NTB tercatat meraih Terbaik 1 kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Dua apresiasi lainnya adalah Terbaik 2 kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan serta Terbaik 2 kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan tiga apresiasi tersebut menjadi refleksi atas arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjawab sejumlah persoalan mendasar masyarakat.
“Alhamdulillah, kali ini NTB mendapatkan tiga apresiasi. Satu apresiasi juara pertama, yaitu di bidang pencapaian 3 juta rumah,” ujar Gubernur Iqbal.
Menurut Gubernur Iqbal, capaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir pembangunan. Penilaian Kemendagri juga menunjukkan adanya kebijakan yang dinilai memiliki arah yang jelas pada tiga isu tersebut.
“Semua penilaian ini masih berdasarkan kebijakan. Artinya, dalam tiga isu tadi, NTB dipandang memiliki kebijakan yang solid dan keberpihakan yang jelas,” katanya.
Penghargaan tersebut juga membawa konsekuensi berupa dukungan anggaran dengan total Rp9 miliar.
Dana itu terdiri atas Rp6 miliar untuk program bedah rumah sebanyak 300 unit. Sementara masing-masing Rp1,5 miliar dialokasikan untuk bidang pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Bagi Pemprov NTB, dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat intervensi terhadap persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Pada sektor perumahan, misalnya, program bedah rumah akan diarahkan terutama kepada masyarakat yang tinggal di desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Gubernur Iqbal menjelaskan, persoalan hunian menjadi salah satu aspek yang turut berkaitan dengan kondisi kemiskinan ekstrem.
Karena itu, perbaikan rumah tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan.
“Memang kami mengalokasikan cukup banyak untuk bedah rumah, khususnya di desa-desa kemiskinan ekstrem. Karena salah satu persoalan yang menyebabkan tingginya kemiskinan ekstrem itu adalah persoalan rumah. Karena itu yang menjadi sasaran kami,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, Pemprov NTB mendorong pembenahan tata kelola SMA, SMK, dan SLB. Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah sekolah tematik yang disesuaikan dengan potensi lokal.
Namun, persoalan pendidikan tidak berhenti pada ketersediaan sekolah. Pemerintah daerah juga berupaya memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pelosok.
Salah satunya melalui kebijakan golden ticket. Melalui kebijakan ini, kepala sekolah dengan kinerja terbaik didorong untuk bertugas di wilayah pelosok. Penempatan tersebut disertai dukungan insentif tambahan.
“Kita berikan kepada kepala sekolah-kepala sekolah yang terbaik, kita letakkan di daerah-daerah yang pelosok, tetapi mereka diberikan insentif tambahan. Ini bagian dari upaya kita untuk memeratakan kualitas pendidikan antara kota dengan di pelosok,” kata Gubernur Iqbal.
Kebijakan tersebut menempatkan kualitas sumber daya manusia sekolah sebagai salah satu instrumen untuk memperkecil kesenjangan layanan pendidikan.
Meski mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat, Gubernur Iqbal menegaskan penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir.
Justru, pengakuan itu menjadi dorongan agar kebijakan yang telah dirancang tidak berhenti pada dokumen, tetapi diterjemahkan menjadi program yang menghasilkan perubahan konkret.
“Targetnya adalah kita ingin supaya kebijakan ini betul-betul menghasilkan hasil-hasil yang konkret seperti yang ditargetkan dari sejak awal,” ujarnya.
Arah kebijakan tersebut, kata Gubernur Iqbal, sejalan dengan tiga pilar pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Dalam agenda pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah antara lain mengandalkan Program Desa Berdaya, khususnya untuk desa-desa yang masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem.
“Ini hanya refleksi dari visi-visi Presiden juga yang kami bawa ke level daerah,” katanya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian sebelumnya menjelaskan, apresiasi kepada pemerintah daerah antara lain diberikan dengan melihat pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM), terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Kemendagri juga memasukkan pengelolaan sampah dan program Indonesia Asri sebagai bagian dari perhatian pemerintah pusat.
“Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia Asri yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” ujar Tito.
Dengan demikian, tiga apresiasi yang diterima NTB berada pada sektor-sektor yang memiliki kaitan langsung dengan pelayanan dasar dan kualitas lingkungan.
Capaian dalam ajang tersebut tidak hanya diraih Pemprov NTB. Sejumlah pemerintah kabupaten/kota di NTB juga memperoleh apresiasi dalam berbagai kategori.
Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Lombok Utara tercatat meraih penghargaan di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, program pembangunan 3 juta rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
Rangkaian penghargaan tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap pelayanan dasar berlangsung pada berbagai jenjang pemerintahan di NTB.
Bagi Pemprov NTB, apresiasi Kemendagri pada akhirnya bukan sekadar soal posisi sebagai pemerintah daerah berprestasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan yang dinilai solid tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat.
Sebab, ukuran keberhasilan kebijakan pada akhirnya bukan berhenti pada penghargaan, melainkan pada seberapa jauh rumah warga menjadi lebih layak, akses dan kualitas pendidikan semakin merata, serta lingkungan menjadi lebih bersih dan tertata.(AM01)
