MATARAM, ARUSMEDIA.ID – Data bukan lagi sekadar kumpulan angka di balik meja birokrasi. Di tangan pemerintah, data menjadi pijakan untuk membaca persoalan masyarakat, menentukan prioritas, hingga memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan warga.

Kesadaran itu yang terus didorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola data.

Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Produsen Data bertema “Data Berkualitas untuk Perencanaan Pembangunan yang Lebih Tepat dan Berdampak”, di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis (1/10/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan NTB Satu Data sekaligus mendorong perubahan budaya kerja pemerintahan agar semakin berbasis data dan bukti.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Ahsanul Halik, yang akrab disapa AKA, menegaskan bahwa peningkatan kualitas data tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial.

Menurutnya, kualitas data merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah karena data yang dihasilkan akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan.

“Kegiatan ini bukanlah sekadar pekerjaan yang bersifat seremonial ataupun sekadar wacana. Ini adalah kerja bersama seluruh perangkat daerah, di bawah arahan dan bimbingan Bapak Gubernur,” ujar AKA.

AKA menjelaskan, data memiliki peran jauh lebih besar daripada sekadar menyajikan angka. Data membantu pemerintah memahami kondisi daerah, memetakan persoalan masyarakat, menentukan prioritas, menjalankan program, sekaligus mengevaluasi hasil pembangunan.

Karena itu, keputusan yang diambil pimpinan daerah maupun kepala perangkat daerah harus ditopang data yang dapat dipercaya.

“Data yang baik akan menghasilkan informasi yang baik. Informasi yang baik akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat. Dan dari keputusan yang tepat, kita berharap dapat menghadirkan pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Menurut AKA, tantangan membangun sistem data pemerintah bukan hanya soal teknologi. Portal dan sistem informasi yang canggih tidak akan banyak berarti jika data yang berada di dalamnya tidak berkualitas.

“Portal boleh dibangun dengan teknologi terbaik, tetapi kualitas data tetap ditentukan oleh kualitas manusia yang menghasilkan data tersebut,” tegasnya.

Karena itu, produsen dan pengelola data di setiap perangkat daerah dituntut memiliki kompetensi, memahami tugas dan fungsi, menjaga integritas, serta memiliki komitmen terhadap kualitas data.

Data yang digunakan dalam pengambilan keputusan harus memenuhi sejumlah unsur penting, mulai dari kebenaran, akurasi, kelengkapan, konsistensi, definisi yang jelas, hingga dapat dipertanggungjawabkan.

Kebutuhan terhadap data berkualitas semakin penting karena persoalan pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan ekonomi.

Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga persoalan sosial membutuhkan data yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara utuh.

AKA mencontohkan pemanfaatan data penyandang disabilitas dalam menentukan lokasi fasilitas pendidikan khusus.

Penentuan lokasi sekolah luar biasa (SLB), misalnya, tidak cukup hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan.

Persebaran masyarakat penyandang disabilitas juga perlu menjadi pertimbangan agar fasilitas yang dibangun benar-benar dekat dengan kelompok yang membutuhkan.

“Kita harus membangun berdasarkan data dan melihat karakteristik masyarakatnya. Jangan sampai fasilitas dibangun di suatu lokasi, tetapi masyarakat yang membutuhkan justru berada di lokasi lain,” kata AKA.

Contoh tersebut menunjukkan bagaimana kualitas data dapat berpengaruh langsung terhadap ketepatan sebuah kebijakan.

Semakin akurat data yang tersedia, semakin besar peluang pemerintah menyusun program yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Dalam penguatan NTB Satu Data, Dinas Kominfotik NTB sebagai wali data tidak dapat bekerja sendiri.

Kolaborasi antara produsen data, wali data, pembina data, serta seluruh perangkat daerah menjadi bagian penting untuk membangun ekosistem data yang terintegrasi.

AKA menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB atas pembinaan, pendampingan, dan kontribusinya dalam memperkuat statistik sektoral di NTB.

Apresiasi juga diberikan kepada seluruh perangkat daerah, khususnya para pengelola data, serta mitra pembangunan SKALA yang turut mendukung penguatan tata kelola NTB Satu Data.

“Apa yang kita miliki hari ini bukanlah hasil kerja satu institusi. Ini adalah hasil dari kerja bersama,” ujarnya.

Dari proses tersebut, NTB terus memperkuat koordinasi dan integrasi data sektoral. Salah satu capaian yang disampaikan AKA adalah sekitar 830 data yang telah terkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Sementara itu, Indeks Satu Data Indonesia NTB saat ini berada di kisaran 81 poin, meningkat dibandingkan capaian sebelumnya yang berada di kisaran 75 poin.

Capaian tersebut menjadi modal untuk terus memperbaiki tata kelola data melalui penguatan kapasitas SDM, koordinasi, integrasi, serta peningkatan kualitas data sejak dari sumbernya.

Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Anugerah Fajar Fahrurazie, mengatakan data yang akurat, berkualitas, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurutnya, keberhasilan NTB Satu Data tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sistem dan data, tetapi juga kemampuan SDM yang menghasilkan, mengelola, serta menyajikan data.

Karena itu, Bimtek tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan teknik visualisasi data, memperkuat literasi data dan statistik, mendorong budaya kerja berbasis data dan bukti, sekaligus memperkuat sinergi antara pengelola dan produsen data di masing-masing perangkat daerah.

“Data yang tersedia perlu diolah dan disajikan menjadi informasi yang mudah dipahami serta mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan statistik, literasi data, dan visualisasi data menjadi semakin penting,” jelasnya.

Data yang kompleks, lanjutnya, dapat disampaikan dengan cara yang lebih komunikatif melalui grafik, diagram, peta, maupun infografis.

Dalam kegiatan tersebut, BPS Provinsi NTB bersama tim teknis bidang statistik hadir sebagai narasumber dan fasilitator.

Materi yang diberikan mencakup teknik dasar statistika dalam visualisasi data, konsep dasar statistika dalam penyusunan infografis, hingga lokakarya penyusunan infografis berbasis data sektoral.

Dengan begitu, peserta tidak hanya diharapkan memahami konsep statistik dan visualisasi data, tetapi juga mampu mengolah, menganalisis, dan menyajikan data sektoral menjadi informasi yang mudah dipahami dan dapat digunakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan.

Pada akhirnya, penguatan NTB Satu Data diarahkan bukan hanya untuk membangun sistem informasi, tetapi juga membangun budaya kerja baru di lingkungan pemerintahan.

“Yang ingin kita bangun sesungguhnya bukan hanya satu data. Kita ingin membangun satu pemahaman, satu standar, satu proses, satu komitmen, dan satu semangat untuk menghadirkan data yang berkualitas bagi kemajuan Nusa Tenggara Barat,” ujar AKA.

Pemprov NTB berharap pengetahuan yang diperoleh peserta dapat diterapkan di perangkat daerah masing-masing, terutama dengan memperbaiki kualitas data sejak dari sumbernya.

Penguatan kapasitas produsen data tersebut menjadi bagian dari langkah NTB membangun tata kelola pemerintahan yang semakin terukur, kolaboratif, dan berbasis data—dengan tujuan akhir memastikan pembangunan berjalan lebih tepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(AM04)