JAKARTA, ARUSMEDIA.ID – Dunia kerja Indonesia tengah memasuki babak baru. Pemerintah menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan tidak sekadar merapikan aturan yang selama ini tersebar, tetapi juga menjadi fondasi baru untuk memperkuat hak pekerja sekaligus menjawab perubahan pola kerja di masa depan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengatakan, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk menghadirkan sistem hukum ketenagakerjaan yang lebih komprehensif, adaptif, dan mampu memberikan kepastian bagi pekerja maupun dunia usaha.
Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat mewakili Presiden RI menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
“RUU ini bukan hanya menyatukan dan menyelaraskan norma ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar, tetapi juga memperkuat fondasi pelindungan ketenagakerjaan agar lebih mampu menjawab dinamika dunia kerja. Inilah yang kita harapkan menjadi bagian dari era baru hukum ketenagakerjaan Indonesia,” ujar Yassierli.
Menurut Yassierli, penyusunan RUU tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Pemerintah bersama DPR RI kemudian membahas regulasi tersebut dengan tujuan membangun kerangka hukum yang mampu menciptakan keseimbangan antara pelindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.
Salah satu aspek yang mendapat penguatan adalah hak pekerja atau buruh untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dalam seluruh aspek ketenagakerjaan.
Prinsip nondiskriminasi juga ditegaskan dalam berbagai tahapan, mulai dari proses rekrutmen, pengupahan, pengembangan karier hingga hubungan kerja.
Dengan demikian, pelindungan ketenagakerjaan tidak hanya berbicara mengenai hak setelah seseorang bekerja, tetapi juga menyangkut kesempatan yang adil sejak memasuki dunia kerja.
“Pelindungan ketenagakerjaan pada dasarnya harus memastikan setiap orang memperoleh kesempatan yang adil untuk bekerja dan berkembang. Karena itu, prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat pekerja menjadi bagian penting dalam kerangka hukum yang kita bangun,” kata Yassierli.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan juga membawa sejumlah pengaturan baru yang dinilai relevan dengan tantangan ketenagakerjaan saat ini.
Salah satunya adalah penguatan sertifikasi kompetensi kerja melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja sekaligus meningkatkan daya saing pekerja Indonesia.
Pemerintah juga mendorong integrasi data dan informasi ketenagakerjaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Integrasi tersebut menjadi penting untuk mendukung kebijakan ketenagakerjaan yang lebih terukur dan berbasis data.
Selain itu, RUU ini mengatur mengenai dana cadangan pesangon serta melarang penahanan ijazah dan dokumen pribadi dalam proses perekrutan maupun penempatan tenaga kerja.
Ketentuan mengenai dokumen pribadi menjadi salah satu isu yang selama ini kerap mendapat perhatian dalam hubungan kerja.
Dengan adanya pengaturan tersebut, proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja diharapkan berlangsung secara lebih adil serta menghormati hak pekerja.
Tak berhenti di sana, cakupan pelindungan juga diperluas untuk merespons perubahan pola kerja dan munculnya berbagai bentuk pekerjaan baru atau future of work.
Pekerjaan fleksibel menjadi salah satu aspek yang turut diperhatikan. Perubahan teknologi, digitalisasi, serta berkembangnya model kerja baru membuat dunia ketenagakerjaan tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada pola kerja konvensional.
“Dunia kerja tidak pernah berhenti berubah. Karena itu, hukum ketenagakerjaan juga harus mampu bergerak mengikuti perubahan tersebut,” ujar Yassierli.
Menurut dia, regulasi ketenagakerjaan ke depan harus mampu memberikan tiga hal sekaligus: pelindungan, kepastian, dan keadilan.
Namun, regulasi tersebut juga harus tetap memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang dan beradaptasi.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memperluas perhatian terhadap kelompok yang membutuhkan pelindungan lebih kuat dalam dunia kerja.
Penguatan pelindungan mencakup pekerja atau buruh perempuan, penyandang disabilitas, pencari kerja, peserta pelatihan, hingga peserta pemagangan.
Dengan cakupan tersebut, paradigma pelindungan ketenagakerjaan tidak lagi hanya berfokus pada hubungan antara pekerja dan pemberi kerja.
Pelindungan juga diarahkan sejak seseorang berada dalam proses mencari pekerjaan, meningkatkan kompetensi, mengikuti pelatihan, hingga menjalani pemagangan.
Yassierli menilai pendekatan tersebut penting untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif sekaligus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
Pemerintah pun menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, khususnya Komisi IX DPR RI dan Panitia Kerja (Panja) RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan.
“RUU ini merupakan hasil kerja bersama. Harapannya, setelah menjadi Undang-Undang, kerangka hukum yang baru ini dapat menjadi fondasi bagi hubungan ketenagakerjaan yang semakin berkeadilan, produktif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja ke depan,” pungkasnya.(AM04)
