JAKARTA, ARUSMEDIA.ID – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang selama ini aktif membantu pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah.
Menurut Fauzan Khalid, dukungan Kemendagri berupa bantuan sarana dan mesin pengelolaan sampah kepada sejumlah daerah menjadi langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan di berbagai wilayah Indonesia.
“Persoalan sampah tidak hanya berada di hilir, tetapi juga di hulu, yakni dari rumah tangga. Karena itu, Kemendagri bersama pemerintah daerah perlu secara masif mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya,” kata Fauzan Khalid dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP, Ketua DKPP, dan Kepala OIKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Mantan Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) tersebut menilai budaya memilah sampah dari rumah tangga akan membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), mempermudah proses daur ulang, sekaligus menekan dampak pencemaran lingkungan.
Sejauh ini, Kemendagri diketahui telah menyalurkan bantuan peralatan pengelolaan sampah kepada belasan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Fauzan Khalid menegaskan bahwa sampah seharusnya tidak lagi dipandang sebagai beban pembangunan, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Sampah harus bisa diubah menjadi instrumen pembangunan yang produktif. Karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif kepada daerah yang berhasil mengelola dan menyelesaikan persoalan sampah dengan baik,” ujarnya.
Selain menyoroti isu pengelolaan sampah, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II/Pulau Lombok tersebut juga mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk lebih fokus mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.
Menurut Fauzan Khalid, penguatan ekonomi wilayah perbatasan harus diarahkan pada peningkatan produktivitas masyarakat, penguatan daya beli, optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta percepatan digitalisasi layanan dan aktivitas ekonomi.
Ia menilai sektor pertanian, kelautan, dan usaha mikro dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi lokal apabila mendapat dukungan kebijakan yang tepat.
Optimalisasi PLBN, lanjutnya, tidak hanya sebatas sebagai pintu keluar masuk negara, tetapi juga harus berkembang menjadi pusat aktivitas perdagangan dan pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
Fauzan Khalid juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Termasuk rehabilitasi belasan ribu rumah tidak layak huni di kawasan 3T agar kualitas hidup masyarakat semakin meningkat,” jelas mantan Ketua KPU NTB periode 2008-2013 tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI itu turut memberikan perhatian terhadap percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia meminta Otorita IKN (OIKN) menerapkan strategi pemanfaatan fasilitas yang telah selesai dibangun secara bertahap dan terukur.
Menurut Fauzan Khalid, fasilitas perkantoran yang sudah tersedia perlu segera dioperasikan seiring percepatan pembangunan kawasan inti pemerintahan, sehingga target IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028 dapat tercapai sesuai rencana.
“OIKN perlu proaktif mengoperasikan fasilitas yang sudah selesai dibangun secara bertahap agar fungsionalitas IKN sebagai ibu kota politik dapat diwujudkan tepat waktu,” pungkasnya.(AM01)
