MATARAM, ARUSMEDIA.ID – Sengketa terkait pengembalian dokumen agunan kredit kini memasuki babak baru. Di tengah berlangsungnya sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, pengusaha sekaligus advokat asal Mataram, I Gede Gunanta, SH., MH., melaporkan dugaan tindak pidana ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).
Laporan tersebut diajukan setelah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijadikan agunan kredit di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk disebut belum dikembalikan, meski pelapor menyatakan seluruh kewajiban kredit telah dilunasi sejak tahun 2022.
Pengaduan disampaikan melalui tim kuasa hukum kepada Kapolda NTB melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB.
Langkah hukum itu ditempuh setelah berbagai upaya penyelesaian secara persuasif dan administratif disebut tidak membuahkan hasil.
Kuasa hukum pelapor, Hasan Basri, SH., CPM, menegaskan kliennya telah menyelesaikan seluruh kewajiban kredit sesuai ketentuan.
Namun hingga kini, Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai agunan beserta Surat Keterangan Lunas (SKL) disebut belum diterima.
“Secara hukum, ketika utang telah dilunasi maka hak bank untuk menahan agunan juga berakhir. Karena itu pengembalian dokumen agunan merupakan hak nasabah yang wajib dipenuhi,” ujar Hasan Basri.
Menurut Hasan, pihaknya telah berulang kali meminta pengembalian sertifikat, SKL, dan dokumen pendukung lainnya, baik melalui komunikasi langsung maupun secara administratif kepada pihak bank. Namun hingga saat ini, dokumen tersebut disebut belum juga diserahkan.
Sebelumnya, dalam tanggapan atas pengaduan nasabah, pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menjelaskan bahwa SHM belum dapat diserahkan karena objek agunan merupakan harta bersama, sehingga seluruh pemilik harus hadir secara bersamaan saat proses penyerahan dokumen.
Penjelasan tersebut kini menjadi salah satu pokok yang tengah diuji dalam persidangan gugatan PMH di Pengadilan Negeri (PN) Mataram.
Hasan menyebut laporan yang diajukan ke Polda NTB merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, serta sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang menurut pelapor relevan untuk dikaji oleh penyidik.
Pihak pelapor berpandangan bahwa setelah seluruh kewajiban kredit dipenuhi, hubungan hukum antara bank dan debitur pada prinsipnya telah berakhir.
Karena itu, pengembalian dokumen agunan dan penerbitan Surat Keterangan Lunas merupakan hak debitur yang semestinya dipenuhi.
Atas dasar tersebut, pelapor meminta penyidik Polda NTB melakukan penyelidikan untuk menilai apakah terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perbankan maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, perwakilan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Edy Hariyanto, tidak memberikan tanggapan terkait substansi perkara. Ia menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Untuk perihal tersebut kami menunggu hasil persidangan/proses hukum yang sedang berjalan,” tulis Edy Hariyanto.
Saat ini terdapat dua proses hukum yang berjalan secara paralel. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) masih diperiksa di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, sementara laporan dugaan tindak pidana yang diajukan I Gede Gunanta sedang diproses oleh Polda NTB.
Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut kepastian hukum mengenai pengembalian dokumen agunan setelah kredit dinyatakan lunas.
Hasil persidangan maupun penyelidikan nantinya akan menentukan apakah persoalan tersebut hanya merupakan sengketa keperdataan atau terdapat unsur dugaan pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh pelapor.
Hingga berita ini diterbitkan, proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Mataram maupun penanganan laporan di Polda NTB masih berlangsung.(AM03)
