Gubernur NTB dan Komisi VII DPR RI Perkuat Hilirisasi, Pangan dan Pariwisata Gili Tramena

MATARAM, ARUSMEDIA.ID – Transformasi ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai diarahkan ke tahap yang lebih konkret: bukan sekadar menghasilkan komoditas dan menarik wisatawan, tetapi memastikan setiap potensi daerah mampu menciptakan nilai tambah, investasi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Arah tersebut mengemuka dalam pertemuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dengan Komisi VII DPR RI dalam rangka kunjungan kerja reses yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/8/2026).

Dalam pertemuan itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal memaparkan sejumlah strategi pemerintah daerah untuk memperkuat fondasi ekonomi NTB.

Mulai dari hilirisasi komoditas, ketahanan pangan, pengembangan industri berbasis potensi lokal, hingga pariwisata berkualitas.

Gubernur Iqbal mengatakan, struktur ekonomi NTB perlahan tidak lagi hanya bergantung pada sektor pertambangan. Pertanian dan pariwisata kini terus didorong menjadi penggerak ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.

Salah satu indikatornya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) NTB yang telah mencapai 132. Angka tersebut meningkat dari sebelumnya 123 dan berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 127.

Menurut Gubernur Iqbal, peningkatan NTP menunjukkan sektor pertanian semakin memberikan prospek ekonomi yang positif bagi masyarakat, khususnya pada subsektor hortikultura dan perkebunan.

“Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian kita memberikan return yang cukup baik bagi petani. Hortikultura dan perkebunan juga tumbuh cukup baik,” ujar Gubernur Iqbal.

Pemprov NTB kini ingin momentum tersebut diperkuat melalui hilirisasi. Pemerintah tidak ingin komoditas unggulan daerah hanya berhenti pada tahap produksi, kemudian dikirim ke daerah lain untuk diproses dan menghasilkan nilai ekonomi di luar NTB.

Sektor perikanan menjadi salah satu sasaran. Iqbal menyoroti komoditas udang vaname yang sebagian produksinya masih dikirim keluar daerah untuk diproses sebelum diekspor.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong masuknya investasi industri pengolahan di NTB, setidaknya hingga tahap packing atau pengemasan.

“Prioritas kami adalah mendorong investasi hilirisasi di NTB. Minimal sampai proses packing, sehingga dokumen dan status ekspornya dapat tercatat atas nama NTB,” jelasnya.

Strategi serupa juga diarahkan pada sektor peternakan. Pemprov NTB tengah mendorong pengembangan pakan ternak mandiri berbasis potensi lokal untuk menekan biaya produksi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku dari luar daerah.

Jagung menjadi salah satu bahan utama. Sementara itu, kelor turut dikaji sebagai bahan alternatif karena tersedia cukup melimpah di NTB dan memiliki kandungan nutrisi.

“Kita ingin melihat bagaimana kelor dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pakan dari luar,” katanya.

Penguatan rantai produksi juga diarahkan melalui pengembangan kawasan percontohan sapi perah terintegrasi di Sembalun. Konsepnya mencakup ekosistem dari penyediaan pakan dan pembibitan hingga pengolahan susu serta produk turunannya.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap aktivitas ekonomi tidak berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi berkembang menjadi industri yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat lokal.

Transformasi ekonomi NTB juga menyentuh sektor pariwisata. Pemprov NTB mencatat tren kunjungan wisatawan yang terus menunjukkan perkembangan positif.

Namun, pemerintah tidak ingin keberhasilan pariwisata hanya diukur dari jumlah wisatawan.

Gubernur Iqbal menegaskan, arah pembangunan pariwisata NTB kini difokuskan pada quality tourism atau pariwisata berkualitas. Indikatornya mencakup lama tinggal wisatawan, tingkat belanja, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan budaya lokal.

“Yang kita kejar bukan hanya jumlah wisatawan, tetapi kualitas wisatawan, lama tinggal, dan belanjanya. Pada saat yang sama kita harus memastikan budaya lokal dan daya dukung lingkungan tetap terjaga,” tegasnya.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian utama adalah Gili Tramena, yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.

Menurut Gubernur Iqbal, potensi wisata kawasan tersebut sangat besar. Namun, pengembangannya tidak bisa dilepaskan dari sejumlah persoalan mendasar, mulai dari status kawasan dan lahan hingga kebutuhan air bersih serta pengelolaan sampah.

Pemprov NTB bersama pemerintah pusat dan sejumlah lembaga terkait tengah mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut secara menyeluruh.

“Kami ingin persoalan ini selesai pada akhir tahun. Penyelesaiannya harus one for all, semua kita selesaikan, baik dari sisi hukum maupun konservasi,” jelas Gubernur Iqbal.

Untuk mendukung keberlanjutan kawasan, Pemprov NTB juga menyiapkan solusi penyediaan air bersih melalui sistem beach well. Sementara pengelolaan sampah diarahkan menggunakan teknologi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan kepulauan.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi paparan Pemprov NTB. Ia menilai potensi pariwisata Gili Tramena memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan mancanegara dan dapat menjadi salah satu destinasi yang memperluas sebaran perjalanan wisata di Indonesia.

Menurut Saleh, wisatawan mancanegara yang selama ini menjadikan Bali sebagai tujuan utama perlu didorong untuk memperluas perjalanan ke destinasi lain, termasuk NTB.

“Wisatawan yang datang dari luar negeri jangan hanya mengenal Bali. Destinasi seperti Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan juga harus kita arahkan menjadi bagian dari perjalanan wisata mereka,” katanya.

Saleh memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan Pemprov NTB akan menjadi bahan pembahasan Komisi VII bersama kementerian dan lembaga mitra.

Pembahasan tersebut mencakup pengembangan pariwisata, infrastruktur, lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, hingga penguatan industri pakan lokal dan UMKM.

Pertemuan Pemprov NTB dan Komisi VII DPR RI itu sekaligus menegaskan satu arah baru pembangunan ekonomi daerah: potensi NTB tidak cukup hanya diproduksi atau dipromosikan, tetapi harus diolah menjadi kekuatan ekonomi yang memberi manfaat lebih besar di dalam daerah.

Hilirisasi di sektor pangan dan perikanan, penguatan industri berbasis potensi lokal, serta pengembangan pariwisata berkualitas menjadi bagian dari strategi tersebut.

Dengan langkah itu, NTB tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi membangun fondasi ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.(AM02)