JAKARTA, ARUSMEDIA.ID – Pelantikan pengurus DPP Asosiasi Usaha Kecil, Mikro dan Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih periode 2026–2031 tidak diproyeksikan sekadar menjadi agenda pergantian kepengurusan.
Organisasi tersebut menyiapkan momentum pelantikan sebagai ajang konsolidasi nasional untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus mendorong agenda ekonomi kerakyatan.
Pelantikan Pengurus Pusat APKLI Merah Putih hasil Musyawarah Nasional (Munas) VI yang digelar pada 25–27 Agustus 2026, di Asrama Haji Jakarta Timur itu, dijadwalkan berlangsung pada 17 Oktober 2026 di Jakarta.
Ketua Panitia Pelantikan sekaligus Sekretaris Jenderal DPP APKLI Merah Putih, Saiful Chaniago, mengatakan kegiatan tersebut akan melibatkan unsur Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang APKLI dari berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Saiful Chaniago, ribuan pengurus dari jaringan organisasi APKLI di seluruh Indonesia akan hadir, mulai dari wilayah barat hingga timur Indonesia.
“Pelantikan ini bukan hanya seremoni, akan tetapi ini adalah konsolidasi revolusioner infrastruktur organisasi untuk membangun ekonomi kerakyatan Indonesia,” kata Saiful Chaniago dalam keterangannya.
Ia menyebut APKLI Merah Putih kini membawa cakupan yang lebih luas. Organisasi tersebut tidak hanya memosisikan diri sebagai wadah pedagang kaki lima, tetapi juga ingin menghimpun berbagai pelaku usaha kecil dan ekonomi rakyat di sepanjang rantai perekonomian.
“APKLI Merah Putih kini bukan hanya pedagang kaki lima. Kami menghimpun seluruh kekuatan ekonomi rakyat di sektor hulu; petani, nelayan, peternak, home industry, industri rumah tangga, warung kelontong, pasar rakyat, pasar malam, bazar,” ujarnya.
Saiful Chaniago juga menyebut basis yang dihimpun APKLI Merah Putih mencakup 65,4 juta anggota pedagang kaki lima dan UKM, serta sekitar 16 juta pasar rakyat. Angka tersebut menjadi bagian dari narasi besar organisasi dalam memperkuat peran ekonomi rakyat.
Pelantikan DPP APKLI Merah Putih periode 2026–2031 mengusung tema “APKLI Merah Putih Bersama Usaha Kecil Menengah dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Wujudkan Ekonomi Tumbuh 8% Presiden Prabowo Subianto”.
Setelah pelantikan, APKLI Merah Putih menyiapkan sejumlah agenda strategis. Salah satunya adalah konsolidasi kelembagaan dari tingkat pusat hingga daerah.
Konsolidasi tersebut ditargetkan mencakup DPP APKLI hingga Pimpinan Wilayah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Selain penguatan struktur, APKLI Merah Putih menyatakan akan mengawal lima program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, dan program 3 Juta Rumah Rakyat.
Bagi APKLI Merah Putih, keterlibatan pelaku usaha kecil dan pedagang kaki lima dalam berbagai program tersebut dinilai penting karena sektor ekonomi rakyat bersentuhan langsung dengan aktivitas produksi, distribusi hingga konsumsi masyarakat.
Tak berhenti pada konsolidasi organisasi, APKLI Merah Putih juga mencantumkan sejumlah rencana kelembagaan dan ekonomi sebagai agenda pascapelantikan.
Di antaranya pembentukan Tim Percepatan Badan Perekonomian UMKM RI, Modal Usaha Produktif dan Pendampingan (MUPP), Yayasan Dana Sosial PKL UKM Indonesia, serta Sentra Rantai Pasok Grosir Nusantara.
Organisasi itu juga menargetkan pembangunan Big Data PKL-UKM Indonesia pada Semester I 2028.
Menurut Saiful Chaniago, pengembangan basis data tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan tata kelola dan pemetaan potensi pelaku usaha kecil dan pedagang kaki lima di Indonesia.
Di sisi lain, APKLI Merah Putih menyatakan akan membangun sinergi dengan sejumlah agenda dan institusi ekonomi nasional, termasuk Koperasi Merah Putih, Danantara, program hilirisasi nasional, serta GERPAS RI (Gerakan Revolusi Pasar Rakyat Indonesia).
Rangkaian agenda tersebut menunjukkan arah organisasi yang ingin memperluas perannya dari sekadar representasi pedagang kaki lima menjadi bagian dari ekosistem ekonomi rakyat yang mencakup produksi, perdagangan, pembiayaan, distribusi dan pasar.
Saiful Chaniago juga menyatakan dukungan APKLI Merah Putih terhadap pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) RI.
Menurut dia, lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara dan mendukung upaya mewujudkan kedaulatan ekonomi.
“Kami yakin, dengan kerja kolaboratif, base time strategy and management, ekonomi tumbuh 8% Presiden Prabowo Subianto pasti terwujud,” kata Saiful Chaniago.
Ia menegaskan APKLI Merah Putih ingin mengambil bagian dalam penguatan ekonomi rakyat menuju visi Indonesia Emas 2045.
“APKLI Merah Putih siap menjadi adrenalin baru ekonomi rakyat menuju Indonesia Emas 2045 dan puncak bonus demografi 2030,” pungkasnya.
Dengan pelantikan yang dijadwalkan pada 17 Oktober 2026, APKLI Merah Putih kini menempatkan konsolidasi organisasi sebagai langkah awal untuk menjalankan sejumlah agenda ekonomi yang telah dicanangkan hingga 2028 dan periode kepengurusan 2026–2031.(AM01)
