JAKARTA, ARUSMEDIA.ID – Hubungan Indonesia dan Maroko dinilai memiliki ruang yang masih sangat luas untuk dikembangkan, terutama di sektor perdagangan, investasi, industri, hingga ekspansi pasar ke kawasan Afrika.

Peluang itu menjadi perhatian Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), saat menerima kunjungan persahabatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Redouane Houssaini, di Blackstone Lounge Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bamsoet mendorong agar hubungan diplomatik yang selama ini telah terjalin kuat antara Indonesia dan Maroko dapat ditingkatkan menjadi kerja sama ekonomi yang lebih konkret.

Menurutnya, peningkatan hubungan ekonomi kedua negara tidak cukup berhenti pada diplomasi dan kesepakatan antarpemerintah.

Kerja sama tersebut perlu diarahkan untuk menghasilkan investasi, memperluas ekspor, memperkuat industri, mendorong transfer teknologi, sekaligus menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

“Hubungan Indonesia dan Maroko sudah memiliki fondasi diplomatik yang kuat. Sekarang waktunya hubungan itu ditingkatkan menjadi kemitraan ekonomi strategis. Diplomasi harus menghasilkan transaksi bisnis, transaksi bisnis harus berkembang menjadi investasi, investasi harus memperkuat industri, dan pada akhirnya menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia,” ujar Bamsoet.

Peluang memperkuat hubungan dagang kedua negara semakin terbuka setelah Indonesia dan Maroko kembali mengaktifkan perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) yang ditargetkan dapat diselesaikan secara komprehensif pada 2027.

Perundingan perdagangan Indonesia-Maroko sebelumnya telah dimulai sejak 2018, tetapi sempat mengalami jeda. Karena itu, reaktivasi perundingan pada 2026 dinilai perlu dimanfaatkan untuk membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus mengurangi berbagai hambatan perdagangan.

Posisi geografis kedua negara juga menjadi modal penting. Maroko berada di lokasi strategis sebagai pintu masuk menuju Afrika, Eropa, dan kawasan Mediterania. Sementara itu, Indonesia memiliki basis pasar ASEAN dengan populasi lebih dari 680 juta jiwa.

Bamsoet menyebut kondisi tersebut membuka peluang bagi kedua negara untuk tidak hanya meningkatkan perdagangan bilateral, tetapi juga membangun jaringan produksi dan distribusi yang menjangkau pasar regional.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan yang disampaikan Bamsoet, nilai perdagangan Indonesia-Maroko pada 2025 tercatat sekitar US$235 juta. Dari angka tersebut, ekspor Indonesia mencapai sekitar US$154,9 juta, sedangkan impor dari Maroko sekitar US$80,1 juta.

Dengan demikian, Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar US$74,8 juta. Meski demikian, Bamsoet menilai nilai perdagangan tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kapasitas ekonomi Indonesia maupun potensi pasar Maroko.

Sejumlah produk Indonesia dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan di pasar Maroko. Produk tersebut antara lain minyak nabati dan produk olahannya, karet dan turunannya, alas kaki, tekstil, mesin dan peralatan listrik, kopi, teh, serta rempah-rempah.

Di sisi lain, Indonesia memiliki kebutuhan terhadap sejumlah produk dari Maroko, antara lain pupuk, aluminium, dan berbagai bahan baku industri.

“Angka perdagangan sekitar US$235 juta itu harus kita lihat sebagai titik awal. Potensinya masih jauh lebih besar. Indonesia memiliki banyak produk yang kompetitif, sementara Maroko memiliki posisi geografis yang sangat strategis,” kata Bamsoet.

Ia menilai pola kerja sama ke depan perlu bergeser dari sekadar aktivitas jual beli barang menjadi pembangunan ekosistem bisnis bersama.

Menurutnya, apabila produk Indonesia dapat diproduksi, didistribusikan, atau dikembangkan melalui basis produksi di Maroko untuk kemudian memasuki pasar Afrika, nilai ekonomi yang dihasilkan berpotensi lebih besar.

Bamsoet mencontohkan investasi PT Indofood Sukses Makmur melalui PT Salim Wazaran Maghribi di Tiflet sebagai salah satu model yang dapat dikembangkan lebih luas.

Pabrik mi instan tersebut telah beroperasi sejak 2010 dan mempekerjakan sekitar 400 karyawan. Produknya tidak hanya dipasarkan di Maroko, tetapi juga telah menjangkau sejumlah negara lain, antara lain Qatar, Tunisia, Mauritania, Lebanon, dan Sierra Leone.

Pabrik tersebut juga telah memiliki sertifikasi HACCP serta sertifikasi halal dari IMANOR.

“Model seperti pabrik Indofood di Maroko harus diperbanyak dan dikembangkan. Ini contoh bahwa investasi di luar negeri dapat menjadi bagian dari strategi ekspor,” ujar Bamsoet.

Ia menilai perusahaan Indonesia perlu lebih berani membangun pasar, jaringan distribusi, dan merek nasional di luar negeri.

Dengan begitu, investasi Indonesia di luar negeri tidak hanya dipandang sebagai arus modal keluar, tetapi juga sebagai bagian dari strategi memperluas pasar produk nasional.

Selain perdagangan dan investasi, peluang kerja sama Indonesia-Maroko juga terbuka di sektor industri bernilai tambah.

Bamsoet menyebut Kementerian Perindustrian pada 2026 telah mengidentifikasi sejumlah peluang kerja sama, antara lain sektor dirgantara, industri halal, farmasi, dan energi baru terbarukan.

Kedua negara juga memiliki kepentingan yang saling melengkapi dalam rantai pasok. Indonesia memiliki basis manufaktur serta pasar domestik yang besar, sedangkan Maroko memiliki keunggulan geografis untuk menjangkau Afrika Utara dan kawasan Mediterania.

Maroko juga memiliki komoditas strategis seperti fosfat dan aluminium yang dibutuhkan oleh industri.

“Yang kita kejar harus industri bernilai tambah. Jangan sampai Indonesia hanya mengekspor bahan mentah, kemudian produk jadinya kembali masuk dengan harga jauh lebih mahal,” tegas Bamsoet.

Karena itu, kerja sama dengan Maroko menurutnya perlu diarahkan pada produksi bersama, pengolahan bahan baku, riset, transfer teknologi, serta pembangunan rantai pasok.

Sektor dirgantara, farmasi, energi baru terbarukan, makanan, kosmetik halal, dan manufaktur dinilai memiliki ruang untuk dikembangkan secara konkret.

Diplomasi Ekonomi Perlu Libatkan Dunia Usaha

Bamsoet menambahkan, peningkatan hubungan ekonomi Indonesia-Maroko harus melibatkan pelaku usaha secara langsung.

Pemerintah, KADIN, asosiasi industri, perbankan, perusahaan logistik, eksportir, perusahaan teknologi, hingga UMKM perlu ditempatkan dalam satu ekosistem agar setiap kesepakatan bilateral memiliki tindak lanjut yang terukur.

Potensi tersebut, kata Bamsoet, juga telah terlihat dari misi dagang Indonesia ke Maroko pada 2024. Saat itu, sembilan perusahaan Indonesia yang mengikuti misi dagang menghasilkan potensi transaksi sekitar US$16,98 juta atau sekitar Rp276 miliar.

Potensi transaksi tersebut berasal dari sejumlah sektor, antara lain perikanan olahan, makanan, rempah, briket, dan batu bara.

“Ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah mempertemukan langsung pelaku usaha dengan calon mitra di Maroko, peluang bisnisnya muncul,” kata Bamsoet.

Karena itu, ia mendorong agar diplomasi ekonomi Indonesia semakin konkret dan tidak berhenti pada pertemuan pejabat maupun penandatanganan nota kesepahaman.

Business matching secara rutin, pendampingan eksportir, pembiayaan, informasi pasar, kemudahan sertifikasi, penguatan logistik, serta evaluasi berkala terhadap setiap kesepakatan dinilai penting agar hubungan ekonomi Indonesia-Maroko benar-benar menghasilkan manfaat bagi dunia usaha dan perekonomian nasional.

Dengan kembali aktifnya perundingan PTA, posisi strategis Maroko sebagai gerbang menuju Afrika dan Mediterania, serta kekuatan manufaktur Indonesia, Bamsoet melihat hubungan kedua negara memiliki ruang untuk berkembang dari sekadar hubungan perdagangan menjadi kemitraan ekonomi yang lebih luas dan terintegrasi.(AM01)