JAKARTA, ARUSMEDIA.ID – Kursi Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) resmi ditinggalkan Mashudi. Ia mengundurkan diri setelah polemik yang mencuat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, menjadi perhatian publik.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto telah menerima surat pengunduran diri Mashudi pada Kamis (1/10/2026).
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kemenimipas Akbar Hadi membenarkan keputusan tersebut. Menurut dia, pengunduran diri Mashudi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral atas peristiwa yang terjadi di Lapas Kelas IIA Cibinong.
“Hari ini Bapak Menteri Imipas telah menerima surat pengunduran diri Bapak Mashudi sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan,” kata Akbar dalam keterangan resmi, Kamis (1/10/2026).
Pengunduran diri Mashudi datang di tengah sorotan terhadap kondisi dan fasilitas di Lapas Cibinong. Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak dan menemukan adanya hunian dengan fasilitas yang disebut memiliki standar layaknya apartemen.
Temuan tersebut kemudian berkembang menjadi polemik yang mendapat perhatian DPR RI dan Kemenimipas. Persoalan tersebut juga mendorong dilakukannya pemeriksaan internal terhadap jajaran Lapas Cibinong.
Dalam perkembangannya, Inspektorat Jenderal Kemenimipas menonaktifkan Kepala Lapas Cibinong beserta empat pegawai lainnya. Langkah tersebut dilakukan setelah munculnya temuan terkait fasilitas di dalam lingkungan lapas.
Sorotan terhadap Lapas Cibinong semakin menguat setelah Mashudi bersama Komisi XIII DPR RI melakukan peninjauan langsung pada Rabu (30/9/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Kemenimipas menyetujui pembongkaran bangunan ilegal yang berada di kawasan lapas. Sejumlah barang yang berada di dalam bangunan juga diamankan untuk ditinjau lebih lanjut di bawah koordinasi Inspektorat Jenderal Kemenimipas.
Sehari setelah peninjauan tersebut, Mashudi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Menteri Agus Andrianto.
Keputusan itu sekaligus menutup masa jabatan Mashudi sebagai Dirjenpas yang telah diembannya sejak Januari 2025.
Mashudi merupakan purnawirawan Polri berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) sebelum dipercaya memimpin Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Meski posisi Dirjenpas ditinggalkan Mashudi, Kemenimipas memastikan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pemasyarakatan tidak ikut terhenti.
Akbar mengatakan seluruh jajaran Kemenimipas tetap menjalankan tugas sesuai kewenangan, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.
“Pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas fungsi pemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seluruh jajaran tetap melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan mekanisme yang telah ditetapkan,” ujar Akbar.
Kemenimipas juga memastikan keberlangsungan layanan serta pelaksanaan tugas organisasi tetap menjadi prioritas selama proses administrasi pengunduran diri Mashudi berlangsung.
Dengan demikian, pergantian di pucuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak serta-merta mengubah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maupun pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan pemasyarakatan.
Kasus di Lapas Kelas IIA Cibinong sebelumnya menjadi sorotan setelah Ombudsman RI mengungkap keberadaan fasilitas hunian yang dinilai tidak lazim berada di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.
Temuan tersebut kemudian memicu serangkaian langkah pemeriksaan dan penertiban. Persoalan fasilitas tersebut juga menjadi pembahasan dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI sebelum dilakukan peninjauan langsung ke lokasi.
Pengunduran diri Mashudi kini menjadi perkembangan terbaru dalam rangkaian polemik tersebut.
Kemenimipas sendiri menegaskan bahwa proses administrasi pengunduran diri akan tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi pelayanan dan tugas pemasyarakatan.
Untuk sementara, perhatian publik tertuju pada proses lanjutan setelah Mashudi meninggalkan jabatan Dirjenpas, sekaligus bagaimana Kemenimipas memastikan pembenahan tata kelola pemasyarakatan tetap berjalan setelah polemik Lapas Cibinong mencuat ke ruang publik.(AM01)
