LOMBOK TIMUR, ARUSMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyiapkan pendekatan pemberdayaan sosial ekonomi untuk menekan angka kemiskinan ekstrem yang masih mencapai sekitar 15.834 kepala keluarga (KK).
Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) menjadi salah satu strategi yang diharapkan tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi juga mendorong keluarga miskin ekstrem agar mampu meningkatkan taraf hidup secara bertahap dan keluar dari kondisi kemiskinan.
Penguatan program tersebut dibahas Pemkab Lombok Timur melalui Dinas Sosial dalam Workshop Penguatan PPSE yang digelar di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (1/10/2026).
Kegiatan itu menjadi ruang untuk membangun kesepahaman antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB, dan pemerintah daerah dalam memperkuat pelaksanaan PPSE di Lombok Timur.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengatakan penanganan kemiskinan ekstrem membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan program pengentasan kemiskinan secara umum.
Menurut dia, jumlah sekitar 15.834 KK yang masuk kategori miskin ekstrem merupakan persoalan yang membutuhkan intervensi secara terarah, berkelanjutan, dan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek.
“Pendekatan graduasi melalui paket intervensi yang berurutan dan saling menguatkan,” kata Bupati Iron, demikian Bupati Lombok Timur ini biasa disapa.
Pendekatan tersebut mencakup sejumlah intervensi, mulai dari dukungan konsumsi jangka pendek, pemberian aset produktif, pelatihan keterampilan, literasi keuangan, hingga pendampingan secara berkala. Masyarakat juga diarahkan agar memiliki akses terhadap layanan dasar dan layanan keuangan yang inklusif.
Konsep graduasi tersebut mengedepankan proses pemberdayaan. Artinya, bantuan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga diarahkan agar penerima memiliki kemampuan dan sumber daya untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya.
Kerangka tersebut, kata Bupati Iron, mengacu pada pendekatan yang dikembangkan dan diuji BRAC International, sebuah organisasi nonpemerintah yang mengembangkan program pengentasan kemiskinan sejak awal 2000-an.
Pendekatan itu kemudian direplikasi di berbagai negara dengan hasil yang dinilai konsisten. Pemkab Lombok Timur berharap kerangka tersebut dapat memperkuat implementasi PPSE di daerah.
“Atas nama Pemkab Lombok Timur, saya berterima kasih kepada Dinas Sosial dan BRAC atas tujuan mulia mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur,” ujar Bupati Iron.
Selain memperkuat model intervensi, Pemkab Lombok Timur juga menekankan pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
Bupati Iron menyebut pendataan perlindungan sosial atau Perlinsos yang telah dilakukan sebelumnya menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menurutnya, pendataan tersebut memberikan gambaran lebih nyata mengenai kondisi masyarakat berdasarkan desil atau kelompok tingkat kesejahteraan.
Data tersebut juga memungkinkan masyarakat mengajukan sanggah apabila terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan desil. Mekanisme tersebut dinilai penting agar data penerima bantuan dapat terus diperbaiki dan diperbarui.
“Jika terjadi ketidaksesuaian desil bisa dilakukan langkah sanggah untuk memperbaiki,” katanya.
Akurasi data menjadi krusial karena setiap intervensi pemerintah memiliki sasaran yang berbeda. Dengan data yang lebih tepat, bantuan maupun program pemberdayaan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga.
“Apa yang menjadi harapan dan niat baik kita untuk membantu masyarakat sesuai klaster-klasternya, dengan adanya data yang akurat, sehingga kita bisa memberikan bantuan secara tepat,” tegas Bupati Iron.
Melalui PPSE, Pemkab Lombok Timur berharap intervensi dapat menyentuh langsung keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.
Program tersebut direncanakan memberikan bantuan senilai Rp5 juta untuk setiap KK. Penyalurannya akan dilakukan secara bertahap dengan target mencapai 10.000 KK per tahun.
Skema tersebut diharapkan tidak berhenti pada bantuan tunai atau bantuan konsumtif semata. Intervensi akan diarahkan pada pemberian dukungan yang dapat memperkuat kemampuan ekonomi keluarga, mulai dari aset produktif hingga peningkatan keterampilan dan literasi keuangan.
Dengan demikian, PPSE diharapkan menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemkab Lombok Timur dalam mengurangi kemiskinan ekstrem sekaligus mendorong keluarga penerima manfaat menuju kondisi ekonomi yang lebih mandiri.
Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, Pemprov NTB, Pemkab Lombok Timur, Dinas Sosial, dan mitra pelaksana menjadi bagian penting agar program tersebut berjalan sesuai sasaran.
Bagi Lombok Timur, tantangannya bukan hanya memastikan bantuan tersalurkan, tetapi juga memastikan intervensi tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata bagi keluarga penerima manfaat.
Dengan jumlah keluarga miskin ekstrem yang masih mencapai sekitar 15.834 KK, efektivitas pelaksanaan PPSE akan menjadi salah satu bagian penting dalam melihat sejauh mana strategi pemberdayaan mampu mendorong masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan.(AM07)
