MATARAM, ARUSMEDIA.ID – Proyek renovasi Pasar Sila di Kabupaten Bima senilai Rp46,2 miliar kini berhadapan dengan persoalan hukum.

Dugaan penyimpangan pelaksanaan konstruksi, manipulasi volume pekerjaan, hingga rekayasa dokumen teknis menjadi sejumlah persoalan yang dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB).

Laporan pengaduan tersebut secara resmi dilayangkan Kantor Hukum Arif Kurniadian, S.H. dan Rekan, selaku kuasa hukum aliansi mahasiswa dan masyarakat Suara Pemuda Anti Korupsi (SPARTA NTB), pada Senin (9/11/2026).

Pengaduan itu meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek renovasi Pasar Sila Tahun Anggaran 2023.

Sejumlah indikasi yang disorot mencakup dugaan penurunan mutu material konstruksi, ketidaksesuaian volume pekerjaan fisik, serta persoalan administrasi teknis yang disebut berpotensi berkaitan dengan pencairan anggaran proyek.

Proyek tersebut berada di bawah tanggung jawab Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berdasarkan dokumen proyek yang disampaikan pihak pelapor, renovasi Pasar Sila menggunakan anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 dengan nilai pagu Rp57.086.800.000. Pekerjaan tersebut dimenangkan PT Relis Sapindo Utama dengan nilai kontrak terkoreksi sebesar Rp46.214.518.000.

Tim kuasa hukum pelapor, Arif Kurniadian, S.H., mengatakan langkah hukum tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Kami mendampingi kawan-kawan SPARTA NTB dan masyarakat Sila membawa kasus ini ke ranah hukum pidana khusus Kejati NTB. Berdasarkan investigasi teknis dan data empiris di lapangan, proyek puluhan miliar ini terindikasi kuat menjadi ajang pemufakatan jahat demi memperkaya diri sendiri dan korporasi secara melawan hukum,” ujar Arif dalam keterangannya di Mataram, Senin (9/11/2026).

Dalam laporan pengaduan tersebut, tim kuasa hukum menguraikan empat persoalan utama yang dinilai perlu ditelusuri lebih jauh oleh penyidik bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati NTB.

Pertama, dugaan ketidaksesuaian mutu beton pada struktur utama bangunan pasar. Pelapor mengindikasikan adanya penggunaan beton cor yang diduga tidak memenuhi standar spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak pekerjaan.

Jika terbukti, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan kontrak, tetapi juga berpotensi memengaruhi kekuatan dan keamanan struktur bangunan.

Kedua, dugaan penurunan kualitas material pada pekerjaan instalasi listrik dan jaringan air bersih. Tim pelapor menyebut terdapat indikasi perbedaan antara spesifikasi material yang dipersyaratkan dengan kondisi fisik pekerjaan di lapangan.

Ketiga, dugaan manipulasi volume pekerjaan galian dan penimbunan tanah. Ketidaksesuaian antara volume pekerjaan aktual dengan dokumen perencanaan disebut berpotensi menimbulkan kelebihan pembayaran apabila nilai pekerjaan yang dibayarkan tidak sesuai dengan realisasi fisik.

Keempat, dugaan rekayasa dokumen teknis dan administrasi proyek. Persoalan ini mencakup dugaan ketidaksesuaian dalam dokumen pendukung pekerjaan, data teknis, serta laporan kemajuan fisik mingguan dan bulanan.

Menurut pelapor, dokumen-dokumen tersebut perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi riil pembangunan di lapangan, termasuk kaitannya dengan proses pencairan pembayaran pekerjaan hingga 100 persen.

Atas sejumlah dugaan tersebut, pihak yang diminta untuk ditelusuri dalam pengaduan meliputi Direktur PT Relis Sapindo Utama selaku kontraktor pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Pasar Sila pada BPPW NTB, serta Direktur konsultan pengawas.

Tidak hanya meminta laporan tersebut ditindaklanjuti, Kantor Hukum Arif Kurniadian, S.H. dan Rekan juga mendorong Kejati NTB melakukan serangkaian langkah penyelidikan dan penyidikan sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Pertama, memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pencairan anggaran proyek. Pemeriksaan dinilai penting untuk mengurai tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan pekerjaan.

Kedua, menurunkan tim ahli atau tim forensik konstruksi independen ke lokasi proyek Pasar Sila di Kabupaten Bima.

Pengujian diperlukan untuk memastikan mutu beton, kesesuaian material, serta volume pekerjaan galian dan penimbunan berdasarkan spesifikasi kontrak dan dokumen teknis.

Ketiga, berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB guna melakukan audit investigatif.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi ada atau tidaknya penyimpangan serta menghitung potensi kerugian keuangan negara apabila ditemukan unsur pelanggaran.

Arif menegaskan, pengaduan hukum tersebut akan berjalan beriringan dengan gerakan moral mahasiswa dan masyarakat Sila yang turut mengawal persoalan proyek tersebut.

“Gerakan moral mahasiswa di lapangan yang difasilitasi oleh Kerukunan Masyarakat dan Pemuda Sila akan berjalan beriringan dengan proses hukum formal yang kami kawal. Kami pastikan kasus ini diusut tuntas sampai penetapan tersangka demi keadilan bagi masyarakat Kabupaten Bima selaku penerima manfaat proyek,” tegasnya.

Laporan ini kini menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menelaah dugaan penyimpangan dalam proyek renovasi Pasar Sila.

Pembuktian atas seluruh indikasi tersebut tetap memerlukan pemeriksaan dokumen, pengujian teknis konstruksi, keterangan para pihak, serta hasil audit lembaga berwenang.(AM04)