JAKARTA, ARUSMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, NTB meraih penghargaan Terbaik II kategori Pemerintah Provinsi dalam ajang Indonesia’s SDGs Action Awards 2026, berkat inovasi NTB Satu Data yang dinilai memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat pembangunan berkelanjutan.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen NTB dalam menjadikan data sebagai fondasi utama pembangunan.

Bukan sekadar mengumpulkan angka dan menyusun laporan administratif, tetapi memastikan setiap kebijakan pemerintah memiliki dasar yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penghargaan diterima langsung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam rangkaian SDGs Annual Conference (SAC) 2026 di Aula DH 1–4 Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Capaian tersebut diraih melalui inovasi bertajuk NTB Satu Data: Transformasi Tata Kelola Data untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di NTB.

Inovasi ini menempatkan data sebagai instrumen strategis dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pengendalian, hingga evaluasi.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip evidence-based policy, yakni penyusunan kebijakan berdasarkan bukti dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, penghargaan tersebut bukanlah capaian yang berdiri sendiri.

Menurutnya, prestasi itu merupakan bagian dari perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang terus didorong di lingkungan Pemprov NTB.

Seluruh perangkat daerah diarahkan agar menjadikan data yang akurat sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan, menentukan keputusan, serta merancang program kerja.

Dengan cara tersebut, pemerintah diharapkan mampu menghindari intervensi pembangunan yang tidak tepat sasaran.

Sebaliknya, setiap program dapat dirancang berdasarkan persoalan riil yang dihadapi masyarakat, sehingga anggaran dan sumber daya pemerintah memberikan hasil yang lebih optimal.

Gubernur Iqbal memandang NTB Satu Data bukan semata-mata berkaitan dengan pengelolaan maupun penyediaan data. Lebih jauh, inovasi tersebut menyangkut perubahan pola pikir pemerintah dalam memahami persoalan daerah.

Data harus mampu membantu pemerintah menentukan prioritas, merancang solusi, sekaligus mengukur sejauh mana kebijakan yang dijalankan memberikan dampak.

Artinya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang terserap. Pemerintah juga harus mampu membuktikan bahwa program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pendekatan inilah yang menjadi penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Penghargaan Terbaik II tingkat nasional ini menempatkan NTB dalam jajaran pemerintah provinsi yang dinilai berhasil menghadirkan komitmen dan inovasi dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Bagi Pemprov NTB, capaian tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa transformasi tata kelola pemerintahan tidak boleh berhenti pada penghargaan.

Konsistensi penerapan NTB Satu Data perlu terus diperkuat, terutama dalam memastikan seluruh organisasi perangkat daerah memiliki kesamaan standar dan pemahaman dalam mengelola serta memanfaatkan data.

Sebab, data yang tersebar dan tidak terintegrasi berpotensi membuat perencanaan pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Kondisi tersebut dapat memunculkan tumpang tindih program, ketidaktepatan sasaran, hingga penggunaan anggaran yang kurang efektif.

Sebaliknya, data yang terintegrasi dan berkualitas dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih utuh.

Pemerintah juga memiliki landasan yang lebih kuat untuk menentukan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi, wilayah prioritas, serta program yang paling relevan.

Dalam konteks pembangunan daerah, pendekatan tersebut menjadi semakin penting karena tantangan yang dihadapi masyarakat semakin kompleks dan membutuhkan kebijakan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat.

Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 merupakan bagian dari rangkaian SDGs Annual Conference 2026 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Nasional SDGs.

Kegiatan tersebut diikuti 526 peserta dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, forum ini juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari perguruan tinggi, dunia usaha, koperasi dan UMKM, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga filantropi.

Keterlibatan berbagai sektor tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target SDGs membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam agenda penerimaan penghargaan tersebut, Gubernur NTB turut didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, serta Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti.

Penghargaan ini sekaligus mempertegas pentingnya transformasi tata kelola pemerintahan di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks.

Lebih dari sekadar prestasi di tingkat nasional, capaian NTB menjadi momentum untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berangkat dari persoalan masyarakat, bukan sekadar asumsi.

Pada akhirnya, pembangunan yang berkualitas bukan hanya tentang seberapa banyak program dijalankan atau seberapa besar anggaran dibelanjakan.

Ukurannya terletak pada kemampuan pemerintah membaca persoalan secara akurat, menentukan solusi secara tepat, dan menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Melalui NTB Satu Data, Pemprov NTB berupaya memperkuat fondasi tersebut: menjadikan data bukan sekadar catatan, melainkan dasar bagi pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata.(AM01)