LOMBOK TIMUR, ARUSMEDIA.ID – Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lombok Timur memasuki tahapan krusial. Di tengah jadwal tahapan yang terus berjalan, persoalan pencairan anggaran menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengakui anggaran yang telah dialokasikan belum dapat langsung dieksekusi karena masih menunggu proses evaluasi APBD Perubahan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB).
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus bergerak cepat mencari alternatif pembiayaan agar seluruh tahapan Pilkades tetap berjalan sesuai jadwal.
Terlebih, kebutuhan operasional di tingkat desa, termasuk pengadaan logistik pemilihan, alat peraga, dan berbagai perlengkapan pendukung lainnya, tidak bisa menunggu terlalu lama.
Bupati Lombok Timur yang akrab disapa Bupati Iron, menegaskan bahwa pemerintah daerah memahami kebutuhan mendesak tersebut.
Karena itu, Pemkab Lombok Timur tengah mengupayakan langkah alternatif untuk memastikan proses demokrasi di tingkat desa tidak terganggu oleh persoalan administrasi anggaran.
Hal itu disampaikan Bupati Iron pada Senin (16/11/2026), saat memberikan keterangan kepada sejumlah pewarta.
Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi Ketua Panitia Pilkades Serentak Kabupaten Lombok Timur 2026 yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, HM. Juaini Taofik, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Di tengah proses pencarian solusi tersebut, Pemkab Lombok Timur memastikan pencairan dana bantuan untuk panitia Pilkades tingkat desa mulai berjalan.
Hingga 16 November 2026, bantuan tersebut telah didistribusikan kepada panitia di 50 desa yang tersebar di tujuh kecamatan.
Ketujuh kecamatan tersebut meliputi Keruak, Sakra, Sukamulia, Masbagik, Sikur, Terara, dan Montong Gading.
Sekda Lombok Timur, HM. Juaini Taofik menjelaskan, proses pencairan untuk wilayah lainnya juga terus berlangsung.
Sebanyak lima kecamatan telah menyelesaikan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan kini memasuki tahap transfer melalui bank.
Sementara itu, delapan kecamatan lainnya ditargetkan menerima pencairan sebelum 19 November 2026, dengan catatan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh masing-masing panitia.
“Sampai hari ini yang sudah menerima tujuh kecamatan, sementara lima kecamatan lain sudah selesai SP2D dan dalam proses transfer oleh bank. Sisanya delapan kecamatan dipastikan akan cair sebelum tanggal 19 November 2026, sepanjang memenuhi persyaratan,” jelasnya.
Pemkab menegaskan, keterlambatan pencairan tersebut bukan disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran. Kendala lebih berkaitan dengan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi serta gangguan pada aplikasi yang sempat menghambat proses pengajuan dan pencairan.
Dengan demikian, pemerintah daerah berharap seluruh proses distribusi bantuan kepada panitia desa dapat segera diselesaikan sehingga kebutuhan operasional penyelenggaraan Pilkades tidak menghambat tahapan yang telah ditetapkan.
Selain persoalan anggaran, tahapan penjaringan bakal calon kepala desa juga menjadi perhatian. Pemkab Lombok Timur memastikan panitia pemilihan tingkat desa tetap menjalankan agenda sesuai jadwal, termasuk pengumuman hasil penjaringan calon yang direncanakan berlangsung pada 19 November 2026.
Dalam tahapan ini, kewenangan untuk menentukan bakal calon yang memenuhi persyaratan maupun yang tidak memenuhi persyaratan sepenuhnya berada di tangan panitia pemilihan tingkat desa.
Dari total 157 desa yang menyelenggarakan Pilkades serentak, terdapat potensi sekitar 15 hingga 16 desa yang memiliki jumlah bakal calon lebih dari lima orang.
Kondisi tersebut memerlukan penanganan khusus karena jumlah calon yang memenuhi persyaratan berpotensi melampaui batas yang telah ditentukan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, panitia kabupaten telah mengajukan surat permohonan fasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan.
Pemerintah daerah kini tengah mempersiapkan dukungan yang diperlukan agar proses seleksi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades berlangsung tertib, transparan, dan sesuai regulasi.
Di tengah sejumlah pekerjaan yang masih harus diselesaikan, Pemkab Lombok Timur kini menghadapi dua agenda yang berjalan beriringan: memastikan kebutuhan anggaran dan logistik panitia terpenuhi serta menjaga agar tahapan penjaringan hingga penetapan calon tidak meleset dari jadwal.
Dengan target pencairan bantuan di delapan kecamatan sebelum 19 November dan pengumuman hasil penjaringan pada tanggal yang sama, waktu menjadi faktor penting bagi pemerintah daerah maupun panitia penyelenggara.
Pemkab Lombok Timur pun dituntut memastikan seluruh persoalan administratif dan teknis dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelaksanaan Pilkades serentak di 157 desa tidak terganggu oleh kendala pendanaan maupun persoalan teknis penyelenggaraan.(AM07)






