JAKARTA, ARUSMEDIA.ID – Anggota DPR RI Fraksi NasDem dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II/Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid, mendapat mandat untuk ikut mengawal proses verifikasi calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Tim yang dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tersebut akan memeriksa kelengkapan hingga keabsahan dokumen dua calon yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto.

Penunjukan Fauzan Khalid berdasarkan surat Fraksi Partai NasDem dan keputusan rapat gabungan MPR RI pada 13 November 2026 yang menetapkan pembentukan Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden. Selain Fauzan, NasDem menempatkan Roberth Rouw dan Hj. Erna Sari dalam tim tersebut.

Tim verifikasi dikoordinasikan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dengan mandat memastikan seluruh persyaratan administrasi calon wakil presiden terpenuhi sebelum proses pemilihan berlangsung di sidang paripurna MPR.

Fauzan Khalid menjelaskan, tugas utama tim bukan sekadar memeriksa kelengkapan berkas, melainkan memastikan dokumen persyaratan yang diserahkan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tugas dan fungsi kami tim verifikasi, memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen persyaratan dari dua calon wakil presiden yang diajukan Presiden. Ada sekitar 22 persyaratan yang harus disertai saat penyerahkan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Gibran Rakabuming Raka mundur,” jelas Fauzan Khalid, di Jakarta, Kamis (19/11/2026.

Pemeriksaan terhadap sekitar 22 persyaratan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.

Tim akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk mengonfirmasi data dan dokumen yang disampaikan, terutama apabila terdapat persyaratan yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut.

Hasil verifikasi nantinya akan disampaikan dalam Rapat Gabungan MPR sebelum tahapan pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru dilaksanakan melalui sidang paripurna.

Tim verifikasi dibentuk melalui keputusan MPR RI dengan melibatkan 36 anggota, atau paling banyak lima persen dari keseluruhan anggota MPR. Komposisi keanggotaan disusun secara proporsional dengan melibatkan unsur fraksi-fraksi dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Proses verifikasi cawapres pengganti Gibran memiliki tenggat waktu yang relatif ketat. Fauzan Khalid menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki batas waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Setelah dokumen kandidat diterima, tim verifikasi memiliki waktu kerja paling lama tujuh hari untuk menyelesaikan pemeriksaan sesuai ketentuan.

Tahapan selanjutnya dijadwalkan berlanjut melalui sidang paripurna MPR untuk proses pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru pada Desember 2026.

Dengan rentang waktu yang terbatas, Fauzan Khalid menilai proses pemeriksaan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan tetap berpegang pada ketentuan hukum.

Kecepatan proses, menurutnya, tidak boleh mengurangi ketelitian dalam memastikan seluruh persyaratan kandidat terpenuhi.

Ia menilai pembagian tugas pemeriksaan sejak dokumen diterima menjadi salah satu langkah penting untuk menghindari penumpukan pekerjaan menjelang berakhirnya masa verifikasi.

Pemeriksaan dapat dibagi berdasarkan klaster dokumen sehingga setiap anggota tim memiliki tanggung jawab yang jelas.

Dengan pola kerja tersebut, proses penelusuran dan konfirmasi dokumen dapat berjalan secara paralel tanpa harus menunggu seluruh berkas diperiksa secara berurutan.

Fauzan Khalid juga menyoroti sejumlah dokumen yang membutuhkan perhatian khusus karena berpotensi memerlukan klarifikasi atau konfirmasi keabsahan.

Dokumen terkait ijazah dan riwayat pendidikan, misalnya, perlu ditelusuri sedini mungkin untuk mengantisipasi apabila ditemukan kekurangan administrasi maupun persoalan validitas data.

Menurutnya, pemeriksaan awal terhadap dokumen-dokumen tersebut akan memberikan ruang bagi proses klarifikasi apabila diperlukan. Dengan demikian, potensi hambatan administrasi dapat ditangani sebelum memasuki tahapan lanjutan.

Selain pemeriksaan dokumen, koordinasi antara tim verifikasi, tim ad hoc, dan pimpinan MPR juga dinilai penting untuk memastikan hasil pemeriksaan dapat terintegrasi dengan agenda persidangan.

“Tim verifikasi juga tentu berkoordinasi dengan tim ad hoc dan pimpinan MPR untuk memproses usulan cawapres. Sinkronisasi alur kerja antara tim verifikasi dan tim ad hoc penting agar hasil pemeriksaan administrasi langsung mendukung tahapan sidang paripurna MPR,” tegas Fauzan Khalid.

Fauzan Khalid merupakan mantan Bupati Lombok Barat yang menjabat selama dua periode, yakni 2016–2024. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU NTB periode 2008–2013.

Keterlibatannya dalam Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden menjadi bagian dari proses kelembagaan MPR dalam mempersiapkan tahapan pengisian jabatan wakil presiden, mulai dari pemeriksaan administrasi kandidat hingga pelaksanaan pemilihan dan pelantikan melalui sidang paripurna.

Dengan batas waktu penyerahan kandidat pada 25 November dan masa verifikasi maksimal tujuh hari setelah dokumen diterima, koordinasi serta ketelitian pemeriksaan menjadi kunci agar seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.(AM01)