JAKARTA, ARUSMEDIA.ID – Luas wilayah laut Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencapai 59,13 persen menyimpan potensi ekonomi besar. Namun, karakter geografis sebagai provinsi kepulauan juga menghadirkan tantangan pembangunan, mulai dari konektivitas antarpulau, distribusi logistik, hingga pemerataan pelayanan publik.

Persoalan inilah yang menjadi salah satu sorotan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal saat menyampaikan pandangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Di hadapan anggota Baleg DPR RI, Gubernur Iqbal mendorong agar kekhasan geografis dan karakteristik pembangunan NTB mendapatkan pengakuan yang lebih kuat dalam revisi undang-undang tentang Provinsi NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurutnya, pengakuan terhadap karakteristik daerah bukan sekadar persoalan administratif atau penegasan identitas wilayah.

Lebih dari itu, pengakuan tersebut harus menjadi landasan dalam menentukan kewenangan pemerintahan, kebijakan pembangunan, hingga dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan daerah kepulauan.

RDP tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT.

Pertemuan dihadiri Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Enik Ermawati, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta pimpinan dan anggota Baleg DPR RI.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan saat membuka sidang menyampaikan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Pembahasan diarahkan untuk mengakomodasi kekhasan NTB dan NTT, terutama karakteristik wilayah kepulauan serta potensi pariwisata yang menjadi keunggulan kedua provinsi.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menyatakan dukungan terhadap penguatan pengaturan kekhasan daerah.

Ia menilai karakteristik suatu wilayah perlu dipahami secara menyeluruh, mencakup kondisi geografis, sumber daya alam, sosial budaya, kehidupan keagamaan, hingga potensi pendapatan daerah.

Dengan pengakuan yang lebih komprehensif, kebijakan pemerintahan dan pembangunan diharapkan tidak lagi menggunakan pendekatan yang seragam untuk daerah dengan kondisi geografis berbeda.

Dukungan serupa juga disampaikan Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar), Ni Luh Enik Ermawati dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti. Perspektif keduanya berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata serta penguatan kapasitas fiskal daerah.

Dalam pemaparannya, Gubernur Iqbal mengungkapkan bahwa NTB memiliki karakteristik geografis yang sangat kuat sebagai wilayah kepulauan.

Dari total luas wilayah mencapai 49.312,19 kilometer persegi, kawasan perairan laut NTB mencapai 29.159,04 kilometer persegi atau sekitar 59,13 persen. Sementara luas daratannya tercatat 20.153,15 kilometer persegi atau 40,87 persen.

NTB terdiri atas dua pulau utama, yakni Lombok dan Sumbawa, serta 403 pulau kecil. Provinsi ini juga memiliki garis pantai sepanjang 2.992,52 kilometer.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa laut bukan sekadar bentang geografis bagi NTB. Laut merupakan ruang kehidupan masyarakat, jalur konektivitas antardaerah, sekaligus sumber daya ekonomi yang memiliki nilai strategis.

Posisi NTB semakin penting karena berada di jalur perlintasan strategis nasional dan internasional. Selat Lombok merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik.

Namun, keunggulan geografis tersebut juga membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pembangunan.

Wilayah yang tersebar di banyak pulau membutuhkan biaya lebih besar untuk membangun konektivitas, menyediakan transportasi, mendistribusikan logistik, serta menjangkau masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil.

Karena itu, menurut Iqbal, kebijakan pembangunan NTB perlu mempertimbangkan beban geografis tersebut.

Pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada luas daratan dinilai belum cukup untuk menjawab kebutuhan daerah dengan dominasi wilayah laut.

Gubernur Iqbal menegaskan, besarnya potensi kelautan dan pariwisata NTB harus diikuti dengan dukungan kebijakan yang sepadan.

Pengembangan sektor pariwisata, misalnya, tidak cukup hanya mengandalkan promosi destinasi dan masuknya investasi.

Dibutuhkan infrastruktur pendukung yang kuat, mulai dari pelabuhan, dermaga, transportasi antarpulau, infrastruktur dasar, hingga pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Hal serupa berlaku bagi pengembangan ekonomi kelautan. Potensi sumber daya laut tidak akan memberikan manfaat optimal apabila konektivitas, fasilitas pendukung, dan kapasitas pembiayaan pembangunan belum memadai.

Atas dasar itu, Gubernur Iqbal mengemukakan pentingnya penguatan kewenangan dan kapasitas fiskal daerah.

Ia juga menyampaikan sejumlah alternatif pembiayaan yang dapat dipertimbangkan, termasuk kemungkinan pengembangan skema penerimaan dari aktivitas pariwisata serta pemanfaatan obligasi daerah.

Berbagai opsi tersebut, menurut substansi pemaparannya, membutuhkan landasan hukum dan pengaturan yang jelas agar dapat diterapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penguatan kapasitas fiskal menjadi penting karena daerah kepulauan menghadapi kebutuhan pembangunan yang tidak selalu sebanding dengan kemampuan pendapatan dan skema pembiayaan yang tersedia.

Dengan pengaturan yang lebih adaptif, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan potensi ekonomi sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan.

Selain memperjuangkan pengakuan terhadap kekhasan daerah, Iqbal juga menyoroti kedekatan geografis dan kepentingan pembangunan antara NTB dan NTT.

Menurutnya, kedua provinsi memiliki hubungan yang erat dan kepentingan strategis yang saling berkaitan. Kerja sama regional bersama Bali juga telah diperkuat melalui forum kerja sama KRBNN.

Ia menggambarkan hubungan kedua provinsi tersebut sebagai ikatan yang tidak semata-mata dibangun atas dasar kepentingan administratif, tetapi juga karena kedekatan geografis dan kesamaan tantangan pembangunan.

“NTB dan NTT ini bukan cita-cita untuk bersatu, tetapi sebuah takdir untuk bersatu,” ungkap Gubernur Iqbal.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antardaerah dalam mengoptimalkan potensi kawasan Nusa Tenggara, khususnya di sektor pariwisata, konektivitas, dan pengembangan ekonomi regional.

Bagi NTB, revisi undang-undang ini menjadi momentum untuk memastikan karakteristik wilayah kepulauan tidak berhenti sebagai deskripsi geografis dalam dokumen pemerintahan.

Pengakuan tersebut diharapkan diterjemahkan menjadi penguatan kewenangan, kebijakan fiskal yang lebih proporsional, serta dukungan pembiayaan yang memperhitungkan kebutuhan riil pembangunan daerah kepulauan.

Dengan demikian, kekayaan laut dan pariwisata NTB tidak hanya menjadi potensi di atas kertas. Lebih jauh, keduanya diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghadirkan pembangunan yang lebih merata hingga pulau-pulau kecil.

Kini, pembahasan revisi undang-undang tersebut menjadi salah satu momentum penting bagi NTB dan NTT untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing.(AM01)