MATARAM, ARUSMEDIA.ID – Kebudayaan tidak boleh berhenti sebagai warisan masa lalu yang sekadar dipertahankan. Di tengah potensi pariwisata dan kekayaan tradisi lokal, kebudayaan justru harus menjadi kekuatan baru yang mampu menggerakkan ekonomi, membuka peluang usaha, sekaligus memperkuat identitas daerah.

Pesan itulah yang mengemuka dalam Dialog Kebudayaan bersama Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, dengan komunitas kebudayaan, akademisi, pegiat budaya se-Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN), di Hotel Lombok Garden, Mataram, Rabu (18/11/2026).

Dalam forum tersebut, Fadli Zon mendorong agar berbagai kegiatan dan ruang dialog kebudayaan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu melahirkan gerakan nyata yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah.

“Kita berharap forum dialog dan kegiatan-kegiatan budaya dapat menggerakkan kebudayaan dan ekonomi daerah,” ujar Fadli Zon.

Menurutnya, pemajuan kebudayaan membutuhkan ekosistem yang kuat. Bukan hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi, tetapi juga menyangkut keberadaan komunitas, tata kelola kelembagaan, pengembangan ruang ekspresi, hingga peningkatan kunjungan masyarakat terhadap destinasi dan fasilitas kebudayaan.

Fadli Zon menekankan bahwa program nasional pemajuan kebudayaan harus menjadi stimulus bagi daerah untuk membangun fondasi tersebut.

Penguatan komunitas budaya dan manajemen pengelolaan yang tertata menjadi bagian penting sebelum berbagai program pengembangan dijalankan secara lebih luas.

Hal serupa berlaku dalam proses pengusulan penetapan cagar budaya maupun Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).

Setiap daerah, menurutnya, memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk mengusulkan kekayaan budayanya agar mendapatkan pengakuan di tingkat nasional.

Dorongan pemerintah pusat tersebut sejalan dengan agenda pemajuan kebudayaan yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan NTB, program revitalisasi dan pemajuan kebudayaan periode 2026–2027 diarahkan pada penetapan Warisan Budaya Tak Benda, revitalisasi ruang seni dan kawasan bersejarah, serta penguatan pendataan digital kebudayaan.

NTB sendiri telah memiliki tujuh penetapan WBTB nasional. Sejumlah warisan budaya yang telah memperoleh pengakuan tersebut antara lain Sate Rembiga dari Kota Mataram, Temerodok, Belanjakan, dan Tenun Sapit dari Lombok Timur, serta Minasarua dan Tenun Renda dari Bima.

Capaian tersebut menjadi modal penting bagi NTB untuk memperluas pengakuan terhadap kekayaan budaya daerah.

Apalagi, tradisi, kuliner khas, kerajinan, seni pertunjukan, hingga pengetahuan lokal yang berkembang di tengah masyarakat menyimpan potensi besar untuk dikembangkan.

Pada 2027, Dinas Kebudayaan NTB menargetkan sebanyak 100 warisan budaya dapat memperoleh pengakuan di tingkat nasional melalui penetapan WBTB.

Selain memperkuat pengakuan terhadap tradisi lokal, pemerintah daerah juga mendorong kajian dan penetapan kawasan Kota Tua Ampenan di Kota Mataram sebagai kawasan cagar budaya nasional.

Langkah ini dinilai penting mengingat kawasan Ampenan memiliki nilai sejarah dan karakter perkotaan yang menjadi bagian dari perjalanan perkembangan Kota Mataram.

Penguatan status kawasan bersejarah diharapkan dapat membuka ruang lebih luas bagi pelestarian bangunan, pengembangan wisata sejarah, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Upaya menjadikan kebudayaan sebagai penggerak ekonomi juga diarahkan pada pengembangan infrastruktur dan ruang aktivitas seni budaya.

Salah satu proyek yang masuk dalam agenda revitalisasi adalah Pasar Seni Senggigi di Kabupaten Lombok Barat.

Revitalisasi kawasan tersebut direncanakan mulai awal 2027 dengan dukungan anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp84,5 miliar.

Pengembangan Pasar Seni Senggigi diarahkan untuk memperkuat fungsi kawasan sebagai ruang wisata, seni budaya, sekaligus pusat aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keberadaan fasilitas yang lebih representatif diharapkan mampu memberikan ruang bagi pelaku seni, perajin, dan UMKM lokal untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk kreatif mereka kepada wisatawan.

Dengan demikian, pengembangan kawasan budaya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga perlu memberikan dampak ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTB juga memperkuat fondasi pemajuan kebudayaan melalui pendataan digital terhadap 12 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) serta revitalisasi bahasa daerah.

Digitalisasi menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan kekayaan budaya lokal terdokumentasi dengan lebih baik, mudah diakses, dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dialog Kebudayaan bersama Menteri Kebudayaan tersebut berlangsung dalam rangkaian kunjungan Fadli Zon ke sejumlah lokasi pengembangan kebudayaan di NTB, yakni Taman Budaya NTB, Museum Negeri NTB, dan Kampung Sade.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari perhatian Kementerian Kebudayaan terhadap upaya revitalisasi dan pengembangan ekosistem kebudayaan di daerah.

Bagi NTB, momentum ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas budaya, akademisi, dan pelaku ekonomi kreatif.

Tantangan ke depan bukan sekadar menambah jumlah warisan budaya yang mendapatkan pengakuan nasional.

Lebih dari itu, bagaimana pengakuan tersebut dapat diikuti dengan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pewarisan budaya secara berkelanjutan.

Kekayaan budaya NTB memiliki peluang untuk berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang kompetitif. Mulai dari kuliner tradisional, tenun, kerajinan, kawasan bersejarah, hingga desa adat dan seni pertunjukan, seluruhnya dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif daerah.

Dengan pengelolaan yang tepat, kebudayaan bukan hanya menjaga identitas masyarakat, melainkan juga menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan usaha, dan memperkuat daya tarik pariwisata NTB.

Pada akhirnya, keberhasilan pemajuan kebudayaan tidak cukup diukur dari banyaknya tradisi yang tercatat atau bangunan yang direvitalisasi.

Ukuran penting lainnya adalah sejauh mana masyarakat tetap menjadi pemilik, pelaku, sekaligus penerima manfaat dari kekayaan budaya yang mereka warisi.(AM04)