MATARAM, ARUSMEDIA.ID – Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2027 resmi naik 9,245 persen. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menetapkan upah minimum sebesar Rp2.921.059 per bulan, atau bertambah Rp247.198 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut menjadi kabar bagi pekerja di NTB yang berharap penyesuaian upah dapat memperkuat daya beli dan meningkatkan kesejahteraan di tengah dinamika kebutuhan hidup serta kondisi perekonomian.

UMP NTB 2027 sebelumnya berada di angka Rp2.673.861. Dengan penyesuaian sebesar 9,245 persen, upah minimum kini menembus Rp2,92 juta per bulan dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Penetapan itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 20 November 2026.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan penetapan UMP tersebut dilakukan melalui mekanisme pengupahan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses penyesuaian upah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Regulasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan penyesuaian upah minimum dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan indeks tertentu.

Pemerintah daerah, kata pria yang akrab disapa AKA ini, berupaya memastikan kebijakan kenaikan upah tidak hanya berorientasi pada penambahan nominal, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

“Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur. Pada saat yang sama, dunia usaha perlu tetap memiliki ruang untuk berkembang agar aktivitas ekonomi berjalan dan kesempatan kerja terus terbuka,” ujar AKA.

Dalam proses penetapan UMP NTB 2027, pemerintah juga mencermati aspirasi pekerja yang mengharapkan kenaikan upah lebih tinggi.

Aspirasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran kenaikan tahun ini. Pemerintah berupaya mengakomodasi harapan pekerja melalui penyesuaian sebesar 9,245 persen, dengan tetap memperhatikan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

AKA menegaskan, aspirasi pekerja merupakan bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan pengupahan.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus mampu memberikan perlindungan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

“Aspirasi pekerja merupakan hal penting yang harus didengar dan dipertimbangkan. Kebijakan pengupahan harus memberikan perlindungan serta mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha,” katanya.

Pemerintah berharap kenaikan UMP ini dapat memberikan dampak terhadap daya beli pekerja, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Namun, implementasi kebijakan tersebut juga diharapkan tetap menjaga stabilitas hubungan antara pekerja dan pemberi kerja.

Selain penyesuaian upah minimum, Pemprov NTB menilai peningkatan produktivitas, kompetensi, serta kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendorong kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan.

Peningkatan kemampuan tenaga kerja diharapkan berjalan beriringan dengan perkembangan dunia usaha. Dengan tenaga kerja yang semakin kompeten, sektor usaha di NTB diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas kegiatan ekonomi, serta membuka lebih banyak peluang kerja.

Pemerintah daerah juga terus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan usaha, memperkuat aktivitas ekonomi daerah, dan menjaga keberlanjutan lapangan pekerjaan.

Kenaikan UMP 2027 diharapkan tidak hanya menjadi penyesuaian angka penghasilan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan di NTB.

Pekerja diharapkan memperoleh penghidupan yang lebih baik melalui peningkatan upah, sementara dunia usaha tetap memiliki ruang untuk berkembang dan menciptakan kesempatan kerja baru.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja di Nusa Tenggara Barat.(AM04)